Anggota Dewan Sikapi Pungutan Uang Tarikan Sekolah

MALANG- Terkait adanya pungutan liar dan penarikan biaya rekreasi di semua tingkatan sekolah yang ada di Kota Malang selama ini, mengundang perhatian DPRD Kota Malang. Sorotan tentang permasalahan itu, salah satunya disampaikan oleh Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Walikota Malang Akhir Tahun Anggaran 2010 yang digelar di aula DPRD Kota Malang.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas tidak menyangkal adanya pungutan-pungutan yang ada di beberapa sekolah di Kota Malang. Menurut perempuan yang akrab disapa Yuyun ini mengatakan, memang benar sekolah menarik iuran untuk rekreasi maupun untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Lebih lanjut Yuyun mengatakan, bahwa tarikan itu tidak bersifat memaksa dan awal mulanya semua itu berasal dari usulan wali murid melalui paguyuban. “Dari pihak sekolah tidak mewajibkan hal tersebut. Begitu juga bagi orang tua siswa yang kurang mampu akan dibantu oleh wali murid lain yang dari segi finansialnya mampu. Bagi wali murid yang tidak mampu pun sebenarnya tidak masalah jika tidak mengikuti kegiatan rekreasi tersebut. Mencuatnya masalah ini, karena ada pihak tertentu yang membesar-besarkan, sehingga kelihatan seperti permasalahan besar,” ujar perempuan berjilbab ini saat ditemui di gedung dewan.
Sedangkan mengenai adanya penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) Yuyun juga tidak memungkirinya. “Kami dari pihak Dinas Pendidikan sebenarnya sudah menghimbau sejak dulu tentang hal tersebut. Begitu juga dengan pungutan-pungutan itu. Untuk perbaikan sarana dan prasarana maupun pengadaan LKS itu sudah dialokasikan dari dana BOS, dan aturan tentang hal itu sudah tercantum dengan jelas,” sambungnya.
Menyikapi berbagai permasalahan ini, Dinas Pendidikan tidak bisa membuat aturan yang melarang pihak sekolah untuk tidak melakukan tarikan kepada siswanya, karena bukan pihak sekolah yang melakukan pungutan. “Kalau kami melarang atau mengeluarkan peraturan pelarangan tapi wali murid menghendaki atau secara suka rela mau membantu pihak sekolah, kami kan tidak bisa berbuat apa-apa,” imbuh perempuan berkacamata ini.
“Karena Dinas Pendidikan tidak bisa melarang, maka kami tetap akan menghimbau pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan yang kurang bermanfaat. Dinas Pendidikan juga akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada semua sekolah yang ada di Kota Malang, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK terkait maraknya pungutan-pungutan selama ini. Dengan demikian nantinya pihak sekolah tidak mengulanginya lagi,” pungkas Yuyun.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...