Dewan Awasi Pelaksanaan PSB

MALANG - DPRD Kota Malang akan mengawasi proses penerimaan siswa baru (PSB). Yang nantinya akan diawasi adalah kuota 20 persen bagi calon siswa yang tak mampu.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutrisno, perlunya pengawasan dikarenakan ada beberapa sekolah yang tidak konsisten melaksanakan kuota ini. "Ada kala jatah 20 persen untuk warga miskin ini diberikan saat PSB, dan ada kala sekolah tersebut tidak memberikannya pada masa PSB yang lain," jelas Sutrisno di Gedung DPRD Kota Malang.

Tidak konsistennya beberapa sekolah diakibatkan adanya pergantian kepala sekolah dan tidak menyampaikan kebijakan sekolah terkait jatah 20 persen PSB untuk warga miskin ini. Akibatnya, ketika kepala sekolah baru ini menyelenggarakan PSB, maka jatah 20 persen itu hilang.
Jatah 20 persen ini banyak diharapkan warga miskin untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Karena jika bisa masuk dalam kuota 20 persen ini, maka calon siswa tersebut akan terbebas dari beban Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Apalagi ada peraturan wali kota (perwali) yang mengatur bahwa sekolah bisa memungut SBPP hingga Rp 7,5 juta.
Dari hasil pertemuan dengan beberapa kepala sekolah SMA/SMK Kota Malang, hanya 10 persen calon siswa yang dibebani uang SBPP maksimal, Rp 7 juta. Seperti yang terjadi di SMKN 6 Malang. Uang SBPP yang dibebankan kepada siswa hanya berkisar Rp 2,5 juta.
Ia menambahkan, selain masalah pungutan PSB, dewan juga mewanti-wanti agar di setiap sekolah tidak serta merta menaikkan pagu atau jatah siswa baru untuk setiap sekolah dalam satu musim PSB. Ini dilakukan untuk menyelamatkan sekolah swasta tidk favorit maupun sekolah negeri yang ada di pinggiran kota. "Diharapkan sekolahsekolah ini juga mendapatkan SDM siswa yang baik dan juga jangan sampai sekolah ini kekurangan murid sehingga rawan gulung tikar,"pungkas Sutrisno.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...