Dewan Desak Keakuratan Pendataan Jamkesmas

MALANG - Sebanyak 8.747 keluarga miskin Kota Malang, Jawa Timur, tidak tersentuh program jaminan kesehatan daerah, sehingga mereka menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ketika berobat ke rumah sakit yang ditunjuk pemerintah kota. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Enny Sekar Rengganingati. Yang  mengatakan, akibat membengkaknya gakin yang belum tercover jamkesda dan menggunakan surat keterangan tidak mampu ketika berobat ke RST Soepraoen membuat Dinkes setempat menanggung utang sebesar Rp1,2 miliar kepada RS rujukan jamkesda tersebut.

"Gakin yang belum tercover jamkesda itu menggunakan surat keterangan tidak mampu ketika berobat ke RST Soepraoen, baik yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap. Sehingga, ketika dikalkulasi biaya seluruhnya ternyata ada tunggakan sekitar Rp1,2 miliar untuk tahun 2010," katanya. Ia menegaskan, pada tahun ini (2011) tunggakan sebesar Rp1,2 miliar tersebut pasti dilunasi (dibayar) karena sudah diajukan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2011.
Menurut dia, munculnya tunggakan tersebut karena banyaknya gakin yang menggunakan surat keterangan tidak mampu. Data data tersebut baru diketahui pada akhir Desember 2010, padahal saat ini Dinkes sudah harus mengajukan rancangan anggaran 2011 dan pada akhir Desember juga sudah disahkan. Sehingga, kata Enny, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk melunasi tunggakan tersebut adalah melalui pengajuan anggaran dalam PAK 2011."Tahun ini pasti sudah kami lunasi," tegasnya.
Menanggapi masih banyaknya gakin yang tidak terkover jamkesda dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang didanai dari pemerintah pusat, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Bambang Triyoso mendesak agar Dinkes setempat melakukan pendataan secara cermat terhadap data warga yang sudah terkover jamkesda maupun jamkesmas. Dinkes, tegasnya, juga harus melakukan pendataan terhadap warga miskin yang belum terkover oleh dua program jaminan kesehatan tersebut, agar ke depannya tidak lagi ada kasus pembengkakan biaya akibat gakin adanya gakin yang menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
"Pendataan ini penting untuk dilakukan, baik yang sudah terkover jamkesmas, jamkesda maupun yang belum terkover oleh keduanya, sehingga datanya jelas dan ketika ada pengajuan ke pusat (untuk jamkesmas), gakin yang belum terkover ini bisa diajukan untuk menambah kuota," ujarnya menambahkan. Jumlah gakin yang terkover program jamkesda Kota Malang mencapai 31 ribu jiwa dan anggaran yang disediakan mencapai Rp2,3 miliar. Sedangkan gakin yang tersentuh jamkesmas sebanyak 91 ribu jiwa.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...