Dewan Desak Perda PBB

Dalam waktu dekat Bagian Hukum Pemkot Malang akan menerbitkan 6 peraturan daerah (Perda) baru, dan salah satunya adalah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dikeluarkannya perda tentang PBB ini karena pengelolaan PBB akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah seperti yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota yang lain di Indonesia.

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang yang membidangi pemerintahan, Arif Wahyudi menyambut baik dan merespon terkait akan dikeluarkan perda tentang PBB itu. Menurut politisi PKB ini, PBB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat besar bagi satu daerah dan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah guna menunjang pembangunan daerah yang bersangkutan.
Arif mengatakan, perda itu harus segera selesai sebelum penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) di Pemkot Malang yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 mendatang. “Perda itu harus segera selesai sebelum PAK, sehingga saat digelar PAK semua yang berkenaan dengan anggaran pemerintah daerah dapat segera terselesaikan dengan baik,” kata Arif saat ditemui di gedung dewan.
“Kabupaten/Kota yang lain sudah mempunyai Perda tentang PBB dan Kota Malang harus segera menyusulnya. Dengan adanya Perda tentang PBB ini, maka pemerintah daerah akan diberikan pengelolaan sepenuhnya pemasukan dari sektor pajak bumi dan bangunan ini. Adanya perda PBB ini akan turut membantu jalannya pembangunan yang ada di Kota Malang,” pungkas Arif

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...