Dewan Minta Pembebasan Pungutan Uang Pangkal

MALANG- DPRD Kota Malang minta agar, agar dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) sekolah, calon siswa dibebaskan dari pungutan maupun uang pangkal. Selain itu jatah penerimaan/ kuota di setiap jenjang diturunkan sebanyak 400 orang. Ini terkait adanya peraturan yang mengatur di setiap kelas maksimal hanya boleh diisi 36 siswa. Hal itu disampaikan ketua fraksi PKB, Sutiaji usai menjalani pertemuan dengan Diknas Kota Malang.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya di setiap kelas diijinkan untuk diisi hingga 40 siswa. Dengan adanya peraturan baru ini maka sekitar 400 calon siswa tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang diinginkan. "Dan ini menjadi kesempatan bagi sekolah swasta untuk menggaet siswa lebih banyak lagi,"ujar Sutiaji.
Adapun untuk pelaksanaan PSB untuk tahun 2011 dipastikan tidak akan ada pungutan. Tidak seperti tahun lalu dimana setiap calon siswa dibebankan untuk membeli formulir. Dan untuk pembelian formulir itu mereka dikenakan biaya antara Rp150.000 s/d Rp 250.000.
Selain pembebasan pungutan pendafataran, pada PSB kali ini juga menghilangkan Sumbangan Biaya Pembangunan Pendidikan (SBPP) atau yang dulu dikenal uang pangkal. Ini akan berpengaruh besar pada orang tua siswa yang anaknya diterma di seklah yang dipilih. Karena pada PSB sebelumnya, setiap calon siswa bisa dkenakan SBPP antara Rp 4 juta - Rp 7,5 juta per wali muid.
Dan sebagai penggantinya anggaran ini akan dimasukkan ke dalam Rencana pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu setiap sekolah diharapkan bisa segera menyerahkan RAPBS-nya untuk dipelajari dan disetujui.
Tentu saja masing-masing sekolah memiliki RAPBS yang berbeda. Karena di setiap sekolah memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Misalnya saja, sekolah yang sejah menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Interbasional (RSBI) akan berbeda dengan sekolah umum lain.
Dalam teknisnya, pelaksanaan PSB akan dibalik dibanding PSB tahun lalu. PSB kali ini akan mendahulukan PSB on-line daripada PSB Mandiri. Ini untuk menghindari adanya potensi pungutan liar dalam pelaksanaan PSB. "Kecuali di tingkatan SMK. Pelaksanaan PSB tetap mendahulukan mandiri daibanding on line. Karena di SMK calon siswa tetap harus menjalani ujian khusus masuk SMK yang tidak ada di sekolah umum,"pungkas Sutiaji.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...