Guru Lemah Soal Penentuan Kebijakan

Jika setiap guru paham akan haknya, maka bargaining (nilai tawar_red) guru akan meningkat, khususnya dalam hal penentuan kebijakan. Sayang sebagian besar dari guru masih belum memahami hak tersebut. Karena itulah Fokus Guru Kota Malang menyegarkan pemahaman guru melalui seminar yang digelar di MAN 3 Malang.

“Sebenarnya sudah jelas disebutkan dalam UU No 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008 bahwa guru juga memiliki hak dalam menentukan kebijakan pendidikan. Sayang, masih banyak guru yang tidak paham,” ungkap salah satu pembicara yang juga Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan.
Kebijakan tersebut mencakup kebijakan mulai di tingkat satuan pendidikan, kota, provinsi hingga nasional. “Di antaranya dalam penyusunan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional,” imbuhnya.
Sayangnya, imbuhnya masih banyak guru yang tidak paham hak tersebut, bahkan di tingkat terkecil pun yakni di satuan pendidikan banyak guru yang lemah dan selalu menuruti kepala sekolah. Padahal, kedudukan kepala sekolah dan guru adalah sama. Jika diprosentase, hanya 10 persen saja guru yang memahami hak tersebut.
Dalam seminar dan sarasehan bertajuk Peranan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan tersebut hadir pula salah satu dosen Universitas Negeri Malang (UM), Bambang S yang juga menyentil tentang keprihatinannya karena pendidikan saat ini telah menjadi komoditas bagi kalangan tertentu. Semisal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang tidak melayani hak kaum miskin.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...