Kerja Satpol PP Terkendala Personil

MALANG- Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP di Kota Malang harus mendapatkan suntikan sumberdaya manusia (SDM) sekitar 100 orang lagi. Kekurangan personel ini membuat kinerja mereka di lapangan belum maksimal. Selain itu alat kerja satpol PP yang berupa peraturan daerah (perda) juga harus menjalani revisi. Ini dikatakan Kasatpol PP Kota Malang, Rr.Diana Ina WH.

Diana menjelaskan saat ini Satpol PP hanya memiliki 167 personel saja. Padahal idealnya institusi yang dipimpinnya harus memiliki personel antara 270-300 orang. Karena itu pula ia memiliki gagasan untuk melakukan rekuitmen khusus untuk para calon anggota Satpol PP. Karena hal ini juga telah dilaksanakan di beberapa Kota/Kabupaten lain seperti, Kabupaten Malang, Sitobondo. "Dan untuk melaksanakan rekruitmen itu membutuhkan ijin dari Mendagri,"ujar Diana.
Ia menilai kebutuhan personel di Satpol PP cukup mendesak. Karena saat ini personel yang dimilikinya masih terkurangi oleh personel yang duduk di bagian lain seperti di tata usaha. Akibatnya, personel yang bisa intensif turun ke lapangan hanya tersisa 30 orang saja. dan 30 personel ini masih terbagi lagi pada unit pengawasan reklame, HO, dan bangunan.
Dengan kondisi ini maka praktis untuk melakukan pengawasan di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang hanya dilakukan oleh 2 personel di setiap kecamatannya. Memang untuk di setiap keluarahan yang ada juga memiliki satuan trantib yang berjumlah 7-10 orang. Namun satpol PP tidak memiliki garis komando kepada mereka dan hanya bisa melakukan kordinasi saja.
Selain itu masalah perda uga menghambat kinerja satpol PP. Perda yang ada saat ini mengacu pada UU no.32 tahun 2004. Dalam pengaturan sangsi bagi para pelanggar biasanya dikenakan pidana kurungan. Bagi pelanggar bisa dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) dengan dijatuhi kurungan 3 bulan. Dan itu bisa dilakukan oleh Satpol PP. Tetapi ini perda memberikan sangsi  6 bulan kurungan, maka sesuai dengan KUHAP itu harus dilakukan oleh kepolisian.
Saat ini ada  satpol PP masih menunggu revisi dari sekitar 6 perda. Diharapkan revisi ini bisa cepat diselesaikan agar Satpol PP memiliki alat kerja untuk segera melaksanakan tugas.
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...