Pajak ABT Hotel Hanya 200 Ribu ?

Dewan Kota Malang kaget begitu menemukan bukti jika pajak air bawah tanah (ABT) hanya Rp 200 ribu/bulan. Temuan itu setelah dewan melakukan inspeksi mendadak ke Hotel Gajah Mada di Jalan dr Cipto Kota Malang.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Abdul Hakim mengatakan, ABT merupakan potensi pajak yang masih terabaikan. Karena itu, pihaknya  mengusulkan  agar Pemkot Malang melakukan pengawasan terhadap penggunaan ABT di perusahaan ataupun hotel di Kota Malang.

Sidak di  Hotel Gajah Mada, ditemukan adanya indikasi eksploitasi ABT. Menurut hasil sidak, hotel tersebut hanya menggunakan ABT dengan membayar Rp 200 ribu/ bulan ke Dispenda Kota Malang. “Ya tidak logis, kalau hotel sebesar itu hanya membayar ABT Rp 200 ribu perbulan. Mengingat jumlah pengambilan air di suatu hotel besar pasti cukup banyak,’’ tutur Hakim.
 Selain memanfaatkan ABT, hotel harus menggunakan air PDAM. Karena itu, pihaknya  mengusulkan agar dibuatkan meteran air, sehingga besaran pembayaran penggunaan ABT sesuai dengan pemakaian. Sebab sampai saat ini masih belum ada payung hukum atau perda yang mengatur hal tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kota Malang, Nur Widianto SE. mengatakan, untuk ketetapan pembayaran ABT adalah sekitar Rp 168 ribu. Besaran tersebut berdasarkan ketentuan Pemprov Jatim. Sebab pengelolaan ABT 2011 ini dialihkan dari Pemprov Jatim ke Pemerintah Kota Malang. Untuk ke depannya, Dispenda akan mengajukan pengadaan meteran agar bisa mengetahui jumlah besaran pasti pembayaran ABT pada PAK tahun 2011 ini.
Meski demikian,saat ini Dispenda masih fokus pada PBB dan BPHTB yang juga baru tahun ini pengeloaanya dialihkan ke Pemda. Untuk diketahui,target PAD dari sektor pembayaran ABT tahun 2011 ini hanya sekitar Rp 375 juta.


Penggunaan ABT Harus Diawasi]


Komisi B DPRD Kota Malang yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan mengusulkan pada Pemkot Malang agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan Air Bawah Tanah (ABT) oleh perusahaan ataupun hotel di Kota Malang.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Abdul Hakim mengatakan, bahwa Komisi B baru saja melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa hotel besar di Kota Malang dalam rangka menjelang pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD. Dari beberapa hotel di Kota Malang itu ternyata di Hotel Gajahmada Graha ditemukan adanya indikasi eksploitasi ABT.
Menurut Hakim, berdasarkan hasil sidak Komisi B, hotel tersebut hanya menggunakan ABT dengan membayar hanya sebesar 200 ribu rupiah per bulan ke Dispenda Kota Malang. “Hal tersebut dianggap tidak logis mengingat jumlah pengambilan air di suatu hotel besar pasti cukup banyak dan Idelanya selain mengambil ABT, pihak hotel juga harus menggunakan air PDAM agar tidak terjadi eksploitasi ABT,” ujar politisi PDIP itu.
Untuk itu Komisi B DPRD Kota Malang mengusulkan agar di hotel yang tidak menggunakan meteran segera dibuatkan meteran air, sehingga besaran pembayaran penggunaan ABT sesuai dengan pemakaian. Sebab sampai saat ini masih belum ada payung hukum atau perda yang mengatur hal tersebut.
Sementara itu, Kabid Penagihan Dispenda Kota Malang, Nur Widianto mengatakan, untuk ketetapan pembayaran ABT adalah sekitar 168 ribu. “Besaran tersebut berdasarkan ketentuan Pemprov Jatim, karena pengelolaan ABT baru tahun 2011 ini dialihkan dari Pemprov Jatim ke Pemerintah Kota Malang. Untuk ke depannya Dispenda akan mengajukan pengadaan meteran agar bisa mengetahui jumlah besaran pasti pembayaran ABT pada PAK tahun 2011 ini,” imbuhnya.
Nur Widianto menambahkan, meski demikian saat ini Dispenda masih fokus pada PBB dan BPHTB yang juga baru tahun ini pengelolaannya dialihkan ke Pemda. “Untuk diketahui, target PAD dari sektor pembayaran ABT tahun 2011 ini hanya sekitar 375 juta rupiah,” pungkas Widianto.


Penggunaan ABT Merugikan Pemerintah Daerah
 Beberapa waktu lalu komisi B DPRD Kota Malang menggelar sidak di beberapa hotel besar dan rumah makan yang ada di Kota Malang. Sidak ini terkait adanya hotel besar yang menggunakan Air Bawah Tanah (ABT) untuk memenuhi kebutuhan air di hotel tersebut. Jika banyak hotel besar yang menggunakan ABT, maka akan merugikan Pemkot Malang dari sisi PAD.
Sehubungan penggunaan ABT oleh hotel besar di Kota Malang yang kontrolnya tidak menggunakan meteran air, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang menyatakan masih akan mengadakan koordinasi dengan beberapa instansi terkait guna menekan penggunaan ABT dan beralih ke PDAM. Sekretaris BLH Kota Malang, Untung Suropati mengatakan, koordinasi tersebut nantinya akan melibatkan Dispenda, BLH, dan PDAM Kota Malang. “Kami akan berkoordinasi secepatnya untuk mencari solusi terbaik,” kata Untung Suropati.
Penggunaan ABT selama ini untuk Hotel Gajahmada hanya membayar sekitar Rp 168 ribu per bulan tanpa melihat seberapa besar penggunaan air. “Dalam penggunaan meteran air, nantinya Pemkot Malang bisa bekerjasama dengan PDAM Kota Malang, ataupun melakukan pengadaan meteran sendiri, sehingga penggunaan ABT bisa terkontrol,” tutur Untung.
Terpisah, anggota komisi B DPRD kota Malang Abdul Hakim mengatakan, pemasukan atau setoran dari penggunaa ABT ini sangat kecil bagi pemerintah daerah. “Padahal, seharusnya hotel besar maupun rumah makan berpotensi menyumbang PAD yang sangat besar. Akan tetapi, kami tidak bisa melarang penggunaan ABT ini, kami hanya memberitahukan dampak penggunaannya jika terlalu besar,” ujarnya.
Politisi PDIP ini, menambahkan jika PAD Kota Malang besar, maka pembangunan akan berjalan sesuai program kerja pemerintah. “Oleh sebab itu, kami hanya bisa berharap dan mohon partisipasi agar hotel besar dan rumah makan bisa meminimalisir penggunaan ABT,” pungkas Hakim.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...