Paripurna : Penyelenggaraan Angkutan dan Pelayanan Publik

Dalam waktu dekat Kota Malang akan mempunyai perda tentang pelayanan publik dan perda penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Hal ini tersirat setelah DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan pihak pemkot Malang, di ruang sidang gedung DPRD.

Pada sidang paripurna itu, 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang menyetujui dan sepakat agar kedua ranperda itu segera disahkan menjadi perda. Seperti halnya yang dikemukakan oleh ketua fraksi PAN, Lookh Mahfud. “Fraksi kami setuju agar dua ranperda itu segera menjadi perda, karena memang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Lookh saat ditemui di ruang fraksi PAN.
Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris fraksi PKS, Nurul Arba’ati. Menurut perempuan berkaca mata ini, meski PP terkait kedua ranperda itu belum disahkan, pihaknya sepakat untuk pengesahannya dalam waktu dekat. ”Jika nanti PP terkait kedua perda itu keluar, maka akan menyesuaikan dengan perdanya,” ujarnya.
Nurul menambahkan, selama PP belum keluar, kami tetap akan membentuk KPP (Komisi Pelayan Publik), sehingga apabila ada pengaduan akan ditampung di KPP ini. “Kami juga mengharapkan agar setiap SKPD mempunyai pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat dan juga nomor pengaduan terkait pelayanan SKPD terkait,” imbuhnya.
Sementara, ketua pansus kedua ranperda tersebut, SutrisnoK menyampaikan pada tanggal 29 Juli mendatang merupakan tahap akhir penyelesaian kedua ranperda itu. “Tanggal 29 Juli nanti mengagendakan pandangan akhir dan persetujuan kedua ranperda itu, sebelum diajukan ke badan musyawarah (banmus) DPRD Kota Malang,” terangnya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...