Pelepasan Aset Kota Belum Punya Payung Hukum

MALANG - Rencana pelepasan aset Pemerintah Kota Malang berupa 4.320 bidang lahan yang saat ini ditempati warga mengalami penundaan selama kurang lebih enam bulan kedepan. Alasan penundaan pelepasan aset ini, menurut ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang, Sri Untari, disebabkan payung hukum untuk melakukan pelepasan itu belum kuat, dan pihak Pemkot Malang juga belum mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan pelepasan.

Menurut Untari, apabila nantinya sudah tiba saat pelepasan, semua aset pemkot itu tidak serta-merta akan dilepas semua, tetapi berdasarkan prioritas utama serta sesuai kebutuhan. “Setelah ada payung hukumnya, nanti kita akan mengajak semua pihak yang terlibat terkait pelepasan aset ini, seperti pihak Pemkot Malang, KPK, BPK, Kejaksaan dan BPN,” ujar politisi PDIP ini saat ditemui di gedung dewan.
Untari menambahkan, untuk saat ini pihaknya membutuhkan rekomendasi tertulis dari KPK, BPK dan kejaksaan agar pelepasan aset bisa dilaksanakan. “Kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari perbuatan melanggar hukum. Jika sudah ada rekomendasi dari beberapa instansi pemerintah itu, kami bisa melangkah sesuai aturan yang ditetapkan mereka,” sambungnya.
“Proses pelepasan aset pemkot ini tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, tapi harus dengan cara yang aman. “Oleh sebab itu, kami mendesak Pemkot Malang untuk segera membuat perda, atau apabila tidak dimungkinkan, bisa dengan mengeluarkan peraturan walikota,” pungkas Untari sembari mengatakan di Indonesia tidak pernah ada pelepasan aset pemerintah seperti yang ada di Kota Malang ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...