Pemerintah Peduli Program Air Bersih Layak Minum

MALANG - Program air sehat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ternyata belum dapat dinikmati oleh semua warga nergara Indonesia. Masih ada sekitar 47 persen rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati air sehat tersebut. Menurut Direktur Pemukiman Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo, rakyat Indonesia yang bisa memiliki akses menikmati air sehat saat ini hanya sebesar 53 persen.
Menurut Nugroho, rakyat yang masih belum menikmati air bersih itu tersebar di berbagai daerah, terutama pinggiran wilayah kota. Mereka harus mendapat perhatian serius agar bisa mendapatkan akses menikmati air sehat. ”Melihat kenyataan ini, pemerintah pusat akan berusaha semaksimal mungkin dan akan terus menggulirkan peningkatan program pelayanan air minum ini agar semua rakyat Indonesia bisa menikmatinya. Hingga saat ini masih jutaan warga masyarakat yang kesulitan memperoleh akses air minum, dan bahkan di beberapa tempat sebagian warga harus meminta tetangga atau harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat air yang sehat,” ujar Nugroho.
Lebih lanjut Nugroho mengatakan, meski tidak mudah untuk mewujudkan program itu, dengan keterlibatan semua pihak, terutama para pemimpin kepala daerah dan juga pimpinan PDAM setempat selaku pengambil kebijakan, pihaknya optimis program ini akan berhasil. “Pemerintah pusat sebenarnya sangat peduli untuk memberikan bantuan terkait program air bersih layak minum ini kepada daerah-daerah yang membutuhkan dan mengajukan kepada pemerintah pusat, terutama bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” beber Nugroho saat menghadiri penyerahan hibah air minum di kota Malang.
Nugroho menambahkan, anggaran pemerintah pusat untuk program ini dibatasi, oleh sebab itu, pemerintah selektif sekali dalam memberikan bantuan kepada daerah.”Jika suatu daerah yang mendapat bantuan program ini disinyalir tidak akan membawa dampak positif atau tidak akan menghasilkan, maka daerah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan. Konkretnya adalah, dibangun dulu sarana dan prasarananya dan jalankan program itu dengan sebaik mungkin. Jika sudah demikian, maka pemerintah pusat akan mengganti semua biaya-biayanya,” sambungnya.
“Pengembalian biaya dari pemerintah pusat ini, bisa digunakan untuk membiayai pembangunan yang lain oleh pemerintah daerah. Dana tersebut bisa digunakan untuk penyambungan pipa PDAM atau sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh PDAM. Dalam konteks ini, bukan berarti pemerintah pusat tidak mau membantu, tetapi alangkah baiknya apabila sudah ada bukti nyata atau ada jaminan dari pemerintah daerah dan juga PDAM bahwa nantinya bantuan itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi MBR,” pungkas Nugroho.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...