Perda Pendidikan Perlu Direvisi

MALANG - DPRD Kota Malang menilai Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih memiliki banyak kekurangan. Akibatnya, masih banyak anak usia sekolah dari kalangan kaum miskin yang belum mendapat jatah pendidikan.
Pendapat ini disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiaji, kepada wartawan di kantor dewan. Selain itu, masalah pemerataan sekolah unggulan di Kota Malang juga menjadi sorotan wakil rakyat.
Sutiaji menganggap bahwa perda pendidikan ini harus segera direvisi. Ada sedikitnya 3 instrumen yang harus dikaji ulang agar kebutuhan pendidikan bagi semua warga bisa terwadahi. "Jangan sampai kemajuan pendidikan di Malang ini hanya ada di tengah kota saja," kritik Sutiaji.

Tiga instrumen yang harus dikaji ulang;
  1. Pendidikan saat ini harus berbasis pada sistem teritorial. Artinya, pada setiap kecamatan yang ada di Kota Malang harus tersedia semua macam dan kriteria sekolah. Mulai dari sekolah umum maupun kejuruan, serta unggulan hingga sekolah berstandar internasional (SBI).
  2. Mengenai ekonomi. Karena setiap anak usia sekolah bisa dengan mudah mendapatkan sekolah yang diharapkan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Nantinya, keberadaan sekolah unggulan juga akan bisa dinikmati oleh warga di sekitar sekolah tersebut.
Sutiaji mengingatkan bahwa peningkatan ekonomi yang ada saat ini masih terhitung secara akumulatif. Warga Kota yang memiliki pendapatan ekonomi tinggi masih terfokus di titik-titik tertentu saja. Akibatnya, keberadaan sekolah unggulan biasanya juga tak jauh dari titik-titik itu. Dan warga miskin akan semakin jauh untuk bisa menikmati adanya sekolah berkualitas
Pemberian kuota kemiskinan di masing-masing sekolah. Jadi warga miskin bisa memanfaatkan jatah 20 persen kuota yang ada di semua sekolah. "Dengan adanya kuota ini warga miskin tak perlu mengeluarkan biaya pendidikan yang mahal seperti yang selama ini terjadi," jelas Sutiaji

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...