Pertuni Wadul Dewan

MALANG - Terkait banyak bermunculannya tempat panti pijat tuna netra di Kota Malang dalam skala besar, sangat berpengaruh terhadap pendapatan tempat panti pijat netra yang berskala kecil. Menyikapi fenomena ini,  Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Malang, Supriyadi mendatangi Komisi D DPRD kota Malang untuk memperjuangkan nasib tenaga kerja panti pijat yang berskala kecil itu.

Supriyadi datang ke gedung dewan didampingi oleh Agus Widoso selaku Sekretaris PERTUNI dan Wahyuni sebagai bendahara. Ketiga orang ini diterima oleh Ketua Komisi D Christea Frisdiantara dan Sutiaji. Dihadapan wakil rakyat ini, Supriyadi menyampaikan unek-uneknya terkait banyaknya tempat panti pijat di Kota Malang ini.
Menurut Supriyadi, selain banyak tempat panti pijat yang berskala besar, banyak juga tenaga kerja tuna netra yang datang dari luar Kota Malang serta tenaga kerja yang ada di beberapa panti pijat bukan orang tuna netra. Pria berkacamata hitam ini mencontohkan, seperti panti pijat “Lestari” yang mempunyai 9 orang pekerja dengan cabang di Jalan Ahmad Yani, Jalan Sumpil, Jalan Sulfat Timur.
Supriyadi menambahkan, PERTUNI yang ada di Jalan Bunga Srigading 16 Kota Malang ini merupakan organisasi tuna netra yang resmi dan diakui pemerintah. “Kami pernah meminta bantuan ke Pemkot Malang dan Dinas Sosial untuk dijadikan sebagai sekretariat agar organisasi kami lebih solid. Namun, hingga saat ini permohonan kami itu belum ada tindak lanjutnya. Melalui Komisi D ini kami juga berharap agar pengajuan sekretariat itu segera direalisasikan,” ucap Supriyadi.
Sementara itu, Chistea menerima pengaduan pengurus PERTUNI ini dan berjanji akan membantu dengan maksimal.”Kami dari Komisi D akan membicarakan permasalahan ini dengan anggota yang lain guna mendapat solusi yang tidak saling merugikan. Untuk ke depannya saya sarankan agar para pemilik panti pijat ini bisa bersatu/berkelompok untuk saling berkomunikasi dalam berbagai hal, sehingga tidak terjadi berbagai permasalahan,” katanya.
“Setelah berkoordinasi dengan anggota komisi yang lain, kami perlu juga bertemu dengan para pemilik tempat panti pijat tuna netra itu agar semuanya menjadi jelas. Pada intinya, semua ada aturannya dan kita tidak bisa semena-mena menutup atau melarang orang mencari nafkah di Kota Malang. Jadi, siapapun harus mentaati aturan yang ada. Jika tidak, maka akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan,” pungkas politisi Demokrat ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...