PJTKI Harus Memberikan Bantuan Hukum Pada TKI

Maraknya Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) disinyalir minim dalam memberikan informasi tentang hak perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Seperti halnya informasi mengenai alur perlindungan saat TKI menghadapi masalah hukum di negara tempat bekerja.
Menurut salah satu anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiadji mengatakan, bahwa pihaknya sudah menemui sejumlah PJTKI di Kota Malang. Dari hasil pemantauan itu, perusahaan mengklaim sudah memberikan informasi tentang hak para TKI. Misalnya tentang kontrak kerja para tenaga kerja di tempat mereka bekerja hingga hak mendapat perlindungan saat mendapat masalah. Hanya saja banyak TKI yang tidak tahu jalur untuk mendapat perlindungan hukum di negara mereka bekerja,” kata Sutiadji.

Sutiaji menambahkan, pihak pengerah tenaga kerja memang memberikan informasi hak mendapat perlindungan hukum. Hanya saja, para TKI diyakini tidak mengetahui harus bertindak seperti apa atau menemui siapa di negara tempat mereka bekerja. “Saya tidak yakin kalau mereka (para TKI) saat mendapat masalah bisa segera menuju ke kantor kedutaan besar atau institusi perlindungan hukum lainnya. Akses informasi seperti inilah yang belum diberikan oleh pihak PJKTI,” lanjutnya.
Lebih lanjut politisi PKB itu mengatakan, kalau pun diberi nomor telepon orang yang harus dihubungi bila mendapat kesulitan, prakteknya saat coba dihubungi selalu tidak bisa. “Memang idealnya pihak PJTKI juga harus memberikan seperti bantuan hukum bagi mereka yang diberangkatkan. Dari hasil pemantuan juga tidak menemukan adanya indikasi pemalsuan umum di paspor para pekerja. Memang seringkali disinyalir ada pemalsuan umur agar seseorang bisa berangkat ke luar negeri. Kami juga belum menemukan adanya pemalsuan umur,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang dikantongi Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kota Malang, jumlah PJTKI di Kota Malang sekitar 80 PJKTI yang seluruhnya hanya kantor cabang. Sementara Negara tujuan tempat bekerja sebagian besar di wilayah Asia seperti Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia atau Singapura. “Dari jumlah yang ada, kami hanya mengambil sample sebanyak 5 PJTKI saja. Kalau semuanya jelas tidak mungkin karena keterbatasan tenaga di Komisi D,” tutur Sutiadji.
Sementara, Djalil, Kepala Disnakersos (Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial) Kota Malang tidak dapat dihubungi melalui ponselnya untuk dimintai konfirmasi terkait permasalahan tersebut. Tragedi TKI kembali mencuat, ini setelah Ruyati Binti Satubi (54) seorang TKW asal Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ruyati mendapat hukuman pancung dari pemerintah Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya.

Pengiriman TKI Ke Timur Tengah Diawasi


Kebijakan pemerintah untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus dipatuhi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Komisi D DPRD Kota Malang akan segera melakukan pemanggilan terjadap Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial untuk melakukan kordinasi terkait masalah ini. Hal ini disampaikan anggota komisi D DPRD Kota Malang, Sutiaji, saat ditemui di kantor dewan.
Dewan merasa perlu melakukan konfirmasi ke dinas terkait untuk memastikan bahwa instruksi dari presiden itu telah dilaksanakan di Kota Malang. Dan pengawasan tidak dilakukan hanya untuk TKI yang berangkat ke Arab Saudi. Tetapi juga pemberangkatan TKI ke negara-negara yang masih belum memiliki kesepakatan bersama dengan Indonesia terkait adanya payung hukum bagi para TKI.
"Kita akan segera melakukan rapat kordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja paling tidak dalam jangka waktu 3 hari kedepan," terang Sutiaji. Langkah ini dianggap penting dan mendesak karena di Malang terdapat sekitar 80-an perusahan yang bergerak di bidang penyaluran jasa TKI.
Namun khusus di Kota Malang, yang menyalurkan TKI ke Timur Tengah sangat minim. Mereka kebanyakan mengirimkan TKI-nya ke Hongkong, Malaysia, Korea, dan Taiwan. Namun, di negara manapun, pihak PJTKI harus tetap melakukan pengawasan terhadap para TKI-nya. Dan ini harus dipahami oleh para calon TKI.
Jangan sampai para calon TKW ini tidak paham terhadap payung hukum yang bisa dimanfaatkan di negara tujuan saat mereka tersandung masalah hukum. "Kalau pemahaman secara tekstual saja tidak ada, bagaimana mereka (TKW-red) bisa mengaplikasikannya di lapangan (negara tempat mereka bekerja-red),"tambah Sutiaji.
Dikonfirmasi ke PT.Bina Mandiri Muliaraharja, salah satu PJTKI yang ada di jalan Kartini nomor 1 Kota Malang nahwa mereka telah memahami tentang adanya larangan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Bahkan surat untuk tidak mengirim TKI ke Timur Tengah sudah pernah diterimanya pada akhir 2010 dari Disnaker Kota Malang.
Dijelaskan Kepala Tata Usaha PT Bina Mandiri, Bayu Pranolo, bahwa pelarangan itu khusus pengiriman TKI yang bekerja di sektor informal. Saat itu selain Timur Tengah, pelarangan juga berlaku untuk pengiriman TKI ke Taiwan dan Malaysia. "Namun pelarangan mengirim TKI ke Taiwan sekarang sudah dicabut. Sedangkan untuk Malaysia pelarangan hanya untuk TKI di sektor informal saja,"jelas Bayu.
 


BNP2TKI Bentuk Satgas


Ke depan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menerapkan konsep TKI tidak akan tinggal dengan majikannya. Namun, akan diasramakan. Hal tersebut disampaikan Kepala BNP2TKI, Mohammad Jumhur Hidayat, di kampus Universitas Islam Malang (Unisma), saat akan mengisi Kuliah Umum di kampus tersebut.
Menurut Jumhur, ke depan TKI bakal menganut konsep live out atau tidak tinggal serumah dengan pengguna jasa (majikan), demi keamanan dan kenyamanan para TKI itu sendiri. “Saat ini sedang kami gagas. Ke depan TKI tidak tinggal serumah dengan pengguna jasa, namun mereka bisa menempati asrama dan kalau berangkat bekerja bisa dijemput dengan menggunakan kendaraan sendiri,” ucapnya.
Jumhur menambahkan, bahwa saat ini sejumlah negara khususnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga Malaysia cenderung menerapkan aturan hukum yang relatif ketat, sehingga kalau nantinya negara tersebut tidak mempunyai mekanisme hukum yang menjamin keselamatan TKI maka langkah yang tepat adalah pemutusan kerjasama berupa penghentian pengiriman TKI ke negara tersebut.
“Negara lain, seperti Hongkong, Singapura, dan Taiwan yang juga banyak dihuni TKI ternyata sangat menghormati sistem hukum. Saat ini, terdapat sekitar 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri, dari jumlah itu sebanyak 1,5 juta TKI bekerja di Timur Tengah dan sebagian besar di Arab Saudi. Keberangkatan TKI itu bekerja ada yang melalui PJTKI dan tidak sedikit yang tidak melalui PJTKI,” imbuh Jumhur.
Lebih lanjut Jumhur memaparkan, bahwa pihaknya akan melakukan penataan, dan bagi perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang tidak melakukan perbaikan akan kita moratorium, dan jika dimoratorium juga tidak melakukan perbaikan akan kita permanenkan. Saat ini tidak kurang 570 PJTKI yang beroperasi, dan 350 PJTKI diantaranya mengirimkan TKI ke Timur Tengah.
Tidak hanya itu, menurut Jumhur, dalam satu bulan sekitar 15 ribu hingga 20 ribu calon TKI yang mengajukan diri untuk bekerja ke luar negeri melalui PJTKI. BNP2TKI mengindikasikan tidak kurang sebanyak 130-an PJTKI disinyalir melakukan pelanggaran, dan diantara pelanggaran itu mengenai pemungutan biaya yang sangat besar dari TKI.
“Sampai 1 Agustus kami berharap PJTKI tidak melakukan rekrutmen, karena tidak akan bisa berangkat. Saat ini BNP2TKI sedang memantau kesiapan dengan membentuk satuan petugas (Satgas) untuk melakukan pengawasan di embarkasi-embarkasi bandara guna mengawasi pemberangkatan TKI secara legal,” pungkas Jumhur.

130 PJTKI Dicabut Ijin Operasionalnya

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dari 570 Pengerah Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI), sebanyak 130 ribu telah melakukan pelanggaran terhadap para TKI. Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat,  mengatakan, jenis pelanggaran yang dilakukan PJTKI itu diantaranya menipu TKI, mengambil uang terlalu berlebihan dari para TKI serta melakukan pemalsuan dokumen.
Jumhur menambahkan, bahwa itu adalah data tahun 2010 lalu, dan untuk data tahun ini ia kurang tahu pasti. Akan tetapi, ia tidak memungkiri banyaknya PJTKI yang melakukan pelanggaran yang berkisar sekitar 130-an ribu PJTKI pada tahun 2010. “PJTKI yang melakukan berbagai pelanggaran itu telah ditutup izinnya oleh pemerintah dan secara resmi tidak diperbolehkan kembali mengirim TKI,” kata Jumhur.
Saat ini sudah banyak bermunculan PJTKI baru, dan BNP2TKI berjanji akan tetap melakukan pengawasan secara ketat agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi pada PJTKI yang baru tersebut. Sementara itu, Deputi Bidang Penempatan TKI BNP2TKI, Ade Adam Noch meminta masyarakat yang berkeinginan menjadi TKI, agar melakukan pendaftaran pada PJKTI yang resmi dan terdaftar secara legal.
Ade menjelaskan, hal tersebut untuk menghindarkan adanya kasus penipuan TKI serta pemerasan dengan mengambil uang terlalu berlebihan atau masalah lainnya. Selain itu, terkait perlindungan TKI saat bekerja di luar negeri. “Jika ada perekrutan TKI dengan meminta uang secara berlebihan sebaiknya jangan percaya, sebab itu bisa saja menipu, oleh karena itu perlu mendaftar pada PJTKI yang resmi dan terdaftar,” sambung Ade.
Sementara, dari total 570 ribu PJTKI, sebanyak 350 PJTKI mengirimkan TKI ke Timur Tengah, sisanya menyebar ke sejumlah negara. Sedangkan total TKI yang terdata saat ini mencapai 6 juta orang, sebanyak 1,5 juta TKI bekerja di Arab Saudi dan sisanya menyebar di sejumlah negara.

BNP2TKI Gelar Ujian


Meski akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun tidak menjadi kendala bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk terus mengirimkan TKI ke berbagai negara. Nampaknya, pengiriman TKI ke luar negeri sudah tidak bisa dibendung lagi walaupun banyak permasalahan mengenai TKI di luar negeri.
Seperti halnya pada Sabtu (25/6), BNP2TKI masih menyelenggarakan tes kemampuan berbahasa Korea bagi calon TKI yang nantinya akan dikirimkan ke Korea. Tes kemampuan bahasa Korea itu diselenggarakan serentak di lima kota di Indonesia. Tes tersebut berlangsung di beberapa kampus di Indonesia, di antaranya di Universitas Islam Malang (Unisma) Malang.
TKI yang mengikuti tes di Unisma ini sangat banyak hingga mencapai 2.588 orang. Di luar Malang tes juga diselenggarakan di Universitas Pancasila (Jakarta) yang diikuti 5.601 orang, di Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung) diikuti 3.894 orang, di Universitas Muhammadiyah (Surakarta) diikuti 7.371 orang, dan di Universitas Muslim Indonesia (Makassar) yang diikuti 465 orang.
“Peserta tes bahasa Korea ini di seluruh Indonesia sebanyak 19.919 orang. Dari peserta sebanyak itu, akan diambil sebanyak 8.300 orang. Dari jumlah yang lulus itu, akan disalurkan di bidang manufaktur sebanyak 7.800 orang dan 500 orang untuk bidang perikanan,” kata Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat yang ditemui seusai melakukan inspeksi mendadak di Unisma.
Jumhur menambahkan, bahwa tes ini diselenggarakan atas kerja sama BNP2TKI dengan Human Resources Development (HRD) perusahaan yang ada di Korea serta pemerintah. “Korea Selatan pada tahun 2011 ini telah memberikan kuota tenaga kerja asing sebanyak 40.000 orang, yang diperebutkan oleh 16 negara, di antaranya adalah Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut Jumhur memaparkan, tenaga kerja dari Indonesia dinilai paling baik jika dibanding negara lainnya. “Maka dari itu, Korea Selatan berharap Indonesia bisa mengirimkan sebanyak 10.000 TKI untuk 2011 ini. Sedangkan kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan sudah sejak 2004. Hingga 22 Juni lalu pemberangkatan TKI ke Korea Selatan untuk tahun 2011 sudah mencapai 2.683 orang,” lanjutnya.
Jumhur merinci, pada 2004 TKI yang sudah dikirim ke Korea Selatan berjumlah 360 orang, tahun 2005 sebanyak 4.367 orang, pada 2006 ada 1.274 orang), pada 2007 dikirim 4.303 orang), pada 2008 berjumlah 11.885 orang, untuk 2009 sebanyak 2.024 orang, dan pada tahun 2010 yang dikirim sebanyak 3.962 orang.
BNP2TKI, kata Jumhur, tetap akan mengirimkan TKI ke Korea, karena selama menjalin hubungan kerja sama tak pernah ada kekerasan terhadap TKI. “TKI yang dikirim ke Korea Selatan hingga saat ini memang cukup bagus. Saya bisa menjamin tidak akan ada masalah apapun ke depan,” ucapnya.
“TKI yang dikirim ke Korea tersebut bekerja di berbagai bidang, diantaranya adalah di bidang perikanan, manufaktur, industri, pertanian, dan juga jasa. Saya yakin tidak akan ada masalah. TKI di Korea diberlakukan dengan baik. Kepada keluarga TKI, pihak majikan, atau perusahaan tempat bekerja, komunikasinya juga cukup bagus,” pungkas Jumhur.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...