PKL Kebalen Yang Membandel Akan Ditindak

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus bersikap tegas terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) 'nakal' yang ada di Pasar Kebalen, jalan Zaenal Zakse. Melalui Dinas Pasar Kota Malang, pemkot akan menerapkan hasil kesepakatan terkait waktu pemakaian badan jalan Zaenal Zaksi oleh para PKL. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pasar Kota Malang, Bowo Suprastyo, usai mengadakan rapat tertutup dengan anggota DPRD Kota Malang.

Ada sekitar 700 PKL yang menggunakan badan jalan Zaenal Zakse sebagai tempat menggelar barang dagangannya. Dan di jalan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yaitu, bagian Barat yang menempati jalan di sebelah barat rel kereta api (KA). dan bagian Timur, menempati jalan di sebelah Timur rel KA. "Kami sudah sering mengajak para PKL berbicara terkait penertiban pasar ini. Tetapi mereka sangat sulit untuk diajak ngomong,"keluh Bowo Suprastyo.
Untuk mewujudkan kondisi pasar yang tertib, maka dinas pasar akan menerapkan secara tegas hasil kesepakatan antara dinas pasar dengan PKL. Kesepakatan itu berisi batas waktu para PKL bisa menggunakan badan jalan untuk tempat berdagang. Dimana untuk jalan di bagian timur bisa digunakan PKL mulai pukul 24.00 s/d 09.00 WIB. Sedangkan di bagian barat bisa digunakan PKL mulai pukul 24.00 s/d 08.00 WIB.
Dengan kesepakatan ini, maka jika ada PKL yang menggelar dagangannya melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dinas pasar akan menindak tegas. DInas pasar akan berkordinasi dengan Polisi Pamong Praja untuk mengevakuasi secara paksa para PKL yang 'nakal' tersebut.
Ada kemungkinan para PKL itu akan direlokasi. Tetapi dinas pasar belum bersedia membuka catatan dimana lokasi relokasi para PKL kebalen itu. Dari catatan pemkot, relokasi PKL Pasar Kebalen sudah pernah dilakukan. Tetapi relokasi itu tidak bisa bertahan lama. Para PKL kembali ke berdagang di jalan Zaenal Zakse sehingga kondisi Pasar Kebalen kembali kotor dan terkesan semrawut.

Satpol PP Akan Tindak PKL Membandel






Terkait akan dibangunnya Pasar Kebalen, masalah pedagang kaki lima (PKL) ternyata masih menjadi salah satu kendala. Para PKL yang berjumlah sekitar 700 ini ternyata masih berjualan di pinggir sepanjang jalan kurang lebih 200 meter itu sejak dini hari. Akibat dari hal tersebut, tak ayal kemacetan terjadi saat pagi hari di daerah tersebut.
Sebelumnya, beberapa hari yang lalu para PKL ini sudah ditertibkan oleh satpol PP, tapi nampaknya tidak mendapat respon dari para PKL, dan meskipun sudah ada kesepakatan antara Dinas Pasar Kota Malang dengan pihak koordinator PKL secara tertulis yang ditandatangani 20 Juni lalu. Menurut kesepakatan itu, para PKL yang ada di sebelah timur rel kereta api diberi waktu berjualan hingga pukul 09.00 WIB dan sebelah barat rel hingga pukul 08.00 WIB.
Kepala Dinas Pasar, Bowo Suprastyo mengatakan bagi para PKL yang melanggar aturan atau kesepakatan itu harus menanggung akibatnya jika sewaktu-waktu ada tindakan represif dari petugas Satpol PP. ”Kami telah membuat aturan yang jelas, terutama mengenai jam berdagang untuk para PKL ini. Jika ada yang melanggar, mereka akan ditertibkan,” ujar Bowo saat menggelar hearing dengan Komisi C DPRD Kota Malang.
Terpisah, Sekretaris Komisi C Yulivieta Nurfanti menyampaikan bahwa dinas pasar saat ini sedang melakukan kajian terkait PKL yang berjualan di badan jalan itu dan juga mengenai jam-jam yang diperbolehkan untuk berjualan di atas. “Penertiban ini, selain dalam rangka pembangunan pasar juga untuk menunjang perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan, trotoar dan gorong-gorong yang ada di sekitar pasar. Semua itu nantinya tetap akan berkoordinasi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Saat hearing ini juga disinggung mengenai Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo. Menurut Yulivieta, untuk Pasar Dinoyo sudah ada kesepakatan dari hasil mediasi dengan pihak komnas HAM, bahwa pedagang akan menempati tempat relokasi yang berada Merjosari yang direncanakan tanggal 23 September mendatang. ”Di pasar itu nantinya juga akan ada tempat untuk pedagang keramik sebagai salah satu ikon Kota Malang,” imbuhnya.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu memaparkan, untuk Pasar Blimbing saat ini masih dalam tahap negosiasi tentang site plan dan hasil mediasi belum final meskipun pada dasarnya sudah ada persetujuan untuk dibangun dan pedagang tidak dikenakan biaya alias nol rupiah. “Tentang site plan itu saat ini masih dibicarakan secara intensif. Selama site plan ini belum selesai, pedagang sudah diverifikasi agar penataannya lebih teratur,” ucap perempuan berjilbab ini.
“Komisi C juga memberikan masukan kepada dinas pasar agar di Kota Malang ada pasar seni yang menjual souvenir, tempat pertunjukan seni daerah, dan kuliner. Hal ini untuk mengembalikan ikon Kota Malang yang juga sebagai kota pariwisata sesuai dengan progran Tri Bina Cita,” pungkas Yulivieta.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...