PNS Banyak Yang Bolos Usai Libur Panjang

MALANG – Libur empar hari ternyata masih belum cukup bagi 16 PNS di lingkungan Pemkot Malang. Di hari pertama kerja, tercatat ada 16 pegawai yang digaji dari APBD itu tidak masuk kerja.
Dari 16 pegawai yang tidak masuk kerja, 5 orang pegawai tidak diketahui keberadaannya alias mbolos. Dalam catatat di Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Malang, PNS yang tidak masuk di bagian hukum ada dari 14 PNS, 8 orang hadir, 2 orang PNS sedang pendidikan, 2 orang cuti, 2 orang tanpa keterangan.

Di bagian pemerintahan dari 9 PNS, 8 orang hadir dan 1 orang cuti. Bagian perekonomian dari 18 PNS, 14 orang hadir, 1 orang cuti, 1 orang dinas dalam, 1 orang pendidikan, 1 orang tanpa keterangan. Bagian organisasi dari 18 PNS, 13 orang hadir, 2 orang tanpa keterangan, 1 orang ijin, 1 orang cuti, dan 1 orang dinas dalam.
“Memang banyak PNS yang tidak masuk di hari pertama ini. Namun beberapa di antranya masih memberikn keterangan penyebab mereka tidak masuk kerja,” ungkap staff BKD Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin, Dwi Susanti.
Beberapa PNS banyak juga yang masuk tetapi tidak mengisi daftar hadir saat digelar apel. “Dari kondisi ini kami cukup kesulitan dalam melakukan pendataan. Saat ini kami masih belum mendapat data yang akurat dan belum bisa memastikan apakah pegawai yang tidak masuk itu ada keterangan ataukah tanpa keterangan,’’ ungkap Dwi Susanti.
Kabag Humas Pemkot Malang, Budi Herwanto, mengaku belum mendapat laporan tentang PNS yang bolos kerja di hari pertama setelah libur panjang. “Hingga saat ini kami belum mendapat laporan dan data mengenai ketidak hadiran PNS di lingkungan sekretariat pemkot Malang,” jelas Budi saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (18/5/2011).
Ia memberikan jaminan meskipun di daerah lain banyak PNS yang tidak masuk pada hari pertama ini, hal tersebut tidak akan terjadi di kota Malang. Iapun mengakui jika tingkat kedisiplinan PNS Kota Malang cukup tinggi. “Kami memang belum menerima laporan yang berarti, terutama PNS yang tidak masuk tanpa keterangan. Karena itupula untuk mengadakan inspeksi mendadak (sidak) sangat kecil sekali," ujar Budi Herwanto .
Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemkot Malang, Sutiarsih menjelaskan belum mendapat pengaduan tentang PNS yang tidak masuk kerja. Pihaknya masih tetap mengacu kepada PP no 53 tahun 2010 tentang kepegawaian, dimana PP tersebut merupakan pengganti dari PP 30 tahun 1980. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran seperti PNS yang tidak masuk tanpa keterangan maka akan diberikan sangsi lisan maupun tertulis.
Apabila pelanggaran yang dilakukan PNS ini masih dalam kategori ringan maka yang berhak memberikan sanksi adalah kepala SKPD masing-masing. Akan tetapi, jika tingkat pelanggarannya kategori berat, kami akan membentuk tim khusus guna menindak lanjutinya. "Saya harap di lingkungan pemkot Malang tidak ada pelanggaran seperti daerah lain,” ujar Sutiarsih.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...