Pungli Pendidikan Dasar Diadukan ke Dewan

Penerimaan siswa baru di wilayah Pemkot Malang masih saja dirusuhi oleh praktik pungutan liar (pungli). Praktik ini ditemukan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Malang (KMPPM) dan mereka mengadukan persoalan ini ke Komisi D DPRD Kota Malang.

Kordinator KMPPM, Gadi K. Makitan, menjelaskan fakta di lapangan masih ada praktik pungli bagi siswa yang akan melanjutkan studinya ke tingkat lebih tinggi. Karena itu, KMPPM meminta Komisi D melakukan reaksi terhadap praktik tersebut. “Kami juga menuntut semua institusi pendidikan dasar mengembalikan biaya sekolah yang sudah terlanjur dipungut,” tegas Gadi.
Dijelaskan, dalam jangka waktu seminggu terakhir ada 19 pengaduan yang masuk ke KMPPM. Para orang tua siswa ada yang mengadu ke kantor  MCW, kantor LBH, maupun menghubungi para petugas yang bersangkutan via telepon.
Pungutan yang dilakukan institusi pendidikan dasar tidak hanya di bidang SBPP/uang gedung maupun SPP. Survey yang dilakukan KMPPM, ada 22 pungutan di antaranya uang pendaftaran, uang OSIS, uang les, ekstra kurikuler,  uang paguyuban, uang wisuda.
Dicontohkan, pungutan uang pendaftaran di SDN Joyo Grand V Kota Malang. Orang tua siswa berinisial MH yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) mengaku ia diharuskan membayar uang Rp 600 ribu sebagai biaya pendaftaran.
Padahal, sesuai PP 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan, bahwa semua pungutan tersebut dilarang. Di pasal 58H ayat 1 pada PP tersebut disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah menanggung seluruh biaya investasi, operasional, bea siswa, dan bantuan biaya pendidikan basar. Hal ini juga sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003.
Karena itulah, KMPPM mengajukan tiga tuntutan:
  1. menghapuskan seluruh biaya pendidikan untuk program wajib belajar 9 tahun.2.
  2. mengembalikan biaya pendidikan program wajib belajar 9 tahun yang terlanjur dibayarkan oleh orangtua siswa.
  3. membuat kebijakan yang menjamin bebasnya biaya pendidikan dasar 9 tahun.
“Jika tuntutan tersebut tidak dilaksanakan, kami akan melakukan upaya hukum dengan mendorong aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangan legalnya terhadap pelaku pelanggaran hukum di bidang pendidikan ini,” tegas Gadi.

Pendampingan Walimurid Oleh LSM
Polemik tentang penarikan biaya sekolah bagi siswa baru hingga hari ini belum juga terselesaiakan dengan baik. Sedikitnya 19 wali murid di wilayah Kota Malang mengadu ke Komisi D DPRD Kota Malang untuk protes terkait penarikan iuran pada pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun 2011.
Keluhan/pengaduan para walimurid itu didampingi langsung oleh LSM Malang Corruption Watch (MCW), Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan, Kota Malang (KMPP), Kelompok Mahasiswa Peduli Pendidikan serta Lembaga Bantuan Hukum Malang. Beberapa LSM itu berusaha membantu dan menjembatani terkait permasalahan tersebut agar segera ada solusi terbaik.
Wakil Koordinator MCW, Gadi Makitan, mengatakan bahwa tujuan pengaduan itu untuk menindaklanjuti laporan 19 wali murid yang mengaku telah dimintai uang dalam jumlah besar oleh pihak sekolah pada pelaksanaan PSB.”Dalam pengaduan ini, kami meminta DPRD menindaklanjuti adanya penarikan yang di luar ketentuan itu, sehingga wali murid tidak dirugikan dengan adanya pungutan di luar ketentuan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut Gadi menjelaskan, penarikan iuran pada pelaksanaan PSB telah menyalahi aturan perundang-udangan dan konstitusi negara, seperti yang termuat dalam pasal 28c ayat 1 UUD 45, yang berbunyi “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Pernyataan itu juga dipertegas oleh UUD 45 Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 12 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk menjadi orang beriman, dan sejahtera sesuai HAM”.
“Berdasarkan kedua landasan konstitusi negara itu, jelas penarikan iuran pada pelaksanaan PSB merupakan pelanggaran. Sementara hasil monitoring MCW sejak tahun 2008 hingga 2011, jenis penarikan iuran di sejumlah sekolah wilayah Kota Malang tersebut meliputi uang pendaftaran masuk sekolah, uang SPP/komite, uang OSIS, uang study tour, uang wisuda, uang paguyuban serta sejumlah penarikan lainnya,”lanjut Gadi.
Gadi menambahkan, ada wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya di SD wilayah Joyogrand kota Malang, dan mengaku diwajibkan membayar Rp 600 ribu, padahal ketentuan ini di sekolah lain tidak ada. Ini suatu bukti nyata yang dilakukan oleh pihak sekolah yang semestinya tidak boleh terjadi,”ucapnya.
Menanggapi pengaduan itu, Ketua Komisi D DPRD kota Malang, Christea Frisdiantara mengaku akan melakukan mengevaluasi dengan meminta bukti dari wali murid terkait adanya penarikan tersebut. “Komisi D akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan setempat untuk menjelaskan adanya penarikan iuran tersebut, dan meminta agar wali murid yang merasa ditarik dalam PSB bia meminta bukti dari pihak sekolah,” katanya.
“Kami meminta agar wali murid bisa menindaklanjuti masalah ini dengan positif, yakni meminta bukti dulu kepada sekolah, sehingga DPRD bisa melakukan testimoni. Kalau hanya pengaduan sepihak dan tidak mendatangkan atau memanggil pihak-pihak terkait, maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh seab itu, siapa saja yang berkepentingan atau terlibat dalam masalah ini harus bisa duduk bersama,” pungkas politisi partai demokrat itu.


MCW Laporkan Ke Kejaksaan



Setelah mendampingi para walimurid yang mengadu ke Komisi D DPRD kota Malang terkait tingginya pungutan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) dan juga permohonan keringan SPP, LSM Malang Corruption Watch (MCW)   langsung mengajukan berkas-berkas terkait hal diatas ke Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di Jalan Simpang Panji Suroso kota Malang.
Karena kasi intel kejaksaan negeri sedang tidak ditempat, pengaduan MCM ini hanya diterima salah satu stafnya, Tri Mardi. Akan tetapi, menurut Tri, berkas itu langsung dinaikkan ke sekretariat untuk segera diproses. “Kapan berkas ini akan ditindaklanjuti, kami belum bisa memastikan, karena berkas-berkas yang masuk ke Kejari banyak sekali. Jadi tuggu saja,” katanya.
MCW yang diwakili oleh Abdul Rohim dari devisi pelayanan publik, berharap agar pihak kejaksaan benar-benar memperhatikan pengaduan dan juga laporannya itu, karena kejadian seperti itu merupakan permasalahan yang kerap terjadi setiap tahun. “Permasalahan ini sangat krusial dan mendesak, oleh sebab itu kejaksaan harus bersikap tegas dalam kasus ini, terutama memanggil kepala dinas pendidikan,”ujar Rohim setelah menyerahkan berkas di Kejari.
Rohim menambahkan, bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam mencetak generasi bangsa yang bermutu dan berkualitas. Jika biaya pendidikan melambung tinggi seperti saat ini, kapan rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan yang baik dan bisa pintar. Bagi yang mampu, mungkin tidak menjadi masalah besarnya biaya pendidikan ini, tapi bagi kalangan orang kurang mampu lain lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Rohim mengatakan, pendidikan ini harus merata, bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, dan bahkan gratis bagi orang yang tidak mampu, sesuai dengan program walikoto Malang. “Begitu juga dengan kuota 20 persen siswa tidak mampu yang harus terpenuhi. Pihak sekolah harus bisa melaksanakan aturan itu, agar pendidikan berjalan sesuai peraturan yang ada,” lanjutnya
“Dalam konteks ini pihak-pihak terkait harus bisa mengambil sikap tepat dan tegas. Seperti halnya Walikota Malang, dinas pendidikan dan juga Komisi D DPRD kota Malang. Jika pihak-pihak ini tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka yang terjadi seperti saat ini, carut marut pendidikan tidak pernah terselesaikan,” pungkas Rohim.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...