Rawan Konflik, Dewan Sikapi SKPD

MALANG- Masih banyak anggota fraksi di DPRD Kota Malang yang mengkritisi pembangunan pemkot Malang di bidang pendidikan, pembangunan pasar Blimbing-Dinoyo, penanganan PKL hingga kinerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang masih berpotensi komflik. Sikap kritis ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang menyikapi laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Malang. Dalam rapat paripurna itu mengagendakan pandangan fraksi terkait LKPJ walikota.
 Seperti yang disampaikan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui ketua fraksinya, Sutiaji, PKB menganggap masih banyaknya kinerja SKPD yang tidak sesuai dengan program yang ada. Akibatnya, muncul potensi konflik di antara SKPD. Misalnya, potensi konflik yang ada pada Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). "Selain itu potensi konflik juga terjadi di dinas pariwisata dan dinas pemuda dan olahraga,"ujar Sutiaji.
Potensi konflik yang terjadi antara Dishub dan Dispenda masih seputar pendapatan dari retribusi parkir. Dalam penjabaran perda nomor 10 tahun 2004 ada beberapa poin yang bisa menimbulkan multi tafsir. Apalagi potensi pendapatan dari lahan parkir cukup besar yakni, Rp 2,5 milyar. Pendapatan itu tersebar berasal dari 600 titik parkir yang tersebar di wilayah Kota Malang.
Dalam pengambilan pendapatan dari sektor parkir ada dua metode yang dipergunakan. Jika mengacu pada retribusi lahan parkir maka pendapatan daerah dari parkir ini akan masuk melalui Dishub. Adapun pembagiannya adalah 60 persen pendapatan parkir masuk ke pemerintah kota, sedangkan 40 persen sisanya masuk ke pengelola parkir sendiri. Dan jika pendapatan parkir dikenakan sebagai pajak, maka akan masuk ke Dispenda. Pembagiannya 20 persen untuk pemkot sedangkan 80 persen untuk pengelola.
"Kita tidak mempermasalahkan siapa yang mengambil pendapatan dari sektor parkir ini. Apa itu Dishub maupun Dispenda. Karena pada rielnya pendapatan iotu sama-sama masuk ke pemerintah daerah. Cuma beda pintu masuknya saja,"ujar Kepala Dinas Perhubungan, M.Yusuf.
Di sisi lain, masih banyak fraksi yang mengkritisi pembangunan di sektor pendidikan. Dari 7 fraksi yang memberikan pandangannya, ada 4 fraksi yang mengkritisi pembangunan sektor pendidikan. Yaitu, PKS, Golkar, PKB,dan Demokrat. Fraksi Demokrat meminta agar pembangunan pendidikan tidak terlalu difokuskan pada sekolah-sekolah unggulan saja. melainkan pembangunan pendidikan lebih penting untuk difokuskan ke perbaikan sekolah yang masih memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai.
"Bahkan masih banyak sekolah yang kondisinya rusak masih belum tersentuh pembangunan,"ujar juru bicara Fraksi Demokrat, Yulivieta. Ia juga berharap untuk kasus relokasi pasar Blimbing dan Dinoyo bisa dicarikan solusi yang sama-sama menguntungkan semua pihak.
Setelah semua fraski menyampaikan pandangannya, maka rapat paripurna ditutup. Dan untuk rapat berikutnya, diagendakan rapat pembacaan keputusan dewan terkait LKPJ walikota.
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...