Sudah Saatnya Kota Malang Fokus Pada Pendidikan

Mahalnya biaya pendidikan dan banyaknya walimurid yang mengadu ke Komisi D DPRD Kota Malang terkait mahalnya biaya pendidikan, untuk mendapat pembebasan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidika (SBPP) ataupun keringanan SPP merupakan kejadian miris dan sangat disayangkan oleh beberapa kalangan masyarakat. Dari tahun ke tahun permasalahan itu selalu terjadi, dan masyarakat tidak mampu yang selalu jadi ‘tumbalnya’.

Sebagai kota yang menyandang kota pendidikan, tidak seharusnya biaya pendidikan di Kota Malang mahal seperti yang terjadi saat ini. Kota Malang harus fokus dan intens terhadap masalah pendidikan ini. Pemerintah daerah dan pihak terkait harus satu tujuan, bisa menciptakan kondisi yang kondusif, dan pendidikan yang bermutu.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Komisi IX DPR RI dari daerah pemilihan Malang raya, Sri Rahayu. Menurut politisi PDIP ini, Pemerintah Kota Malang melalui dinas pendidikan harus mempunyai program yang terarah, jelas dan efektif dalam memajukan dunia pendidikan. “Misalnya saja dalam 5 tahun pertama pemerintah fokus pada perbaikan bangunan/fisik sekolah, 5 tahun berikutnya sarana prasarana, berikutnya lagi tenaga pengajar/SDM sekolah, dan seterusnya,” ujar perempuan berjilbab itu.
Perempuan yang akrab disapa Bu Yayuk ini menambahkan, bahwa dalam menjalankan setiap program kerja itu harus merata, artinya, jangan sampai mengabaikan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. “Dengan demikian, maka kemajuan dan juga mutu sekolah akan sama rata. Jangan sampai fasilitas atau sarana penunjuang pendidikan yang dimiliki sekolah yang ada di kota tidak dimiliki oleh sekolah pinggiran,” imbuhnya.
Lebih lanjut Yayuk menambahkan, sehubungan dengan mahalnya biaya pendidikan tersebut, peran serta komite sekolah harus optimal sebagai penyeimbang disebuah lembaga pendidikan. “Selain itu, komite sekolah harus juga bisa menjadi pengontrol serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah yang bersangkutan,” tegas Yayuk.
“Di antara beberapa pos, anggaran untuk pendidikan sangat besar, baik dari APBD yaitu 20 persen dan itu di luar atau tidak termasuk gaji guru. “Oleh sebab itulah, jika ada perbaikan bangunan atau sarana prasarana lain di sebuah sekolah bisa dialokasikan dari anggaran tersebut, terutama untuk sekolah pendidikan dasar 9 tahun (SD-SMP). Dengan adanya anggaran tersebut, pihak sekolah tidak seharusnya melakukan pungutan terhadap wali murid,” lanjut Yayuk.
Yayuk juga mengharapkan agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan saat pendaftaran siswa baru, karena hal tersebut akan sangat memberatkan para wali murid. “Sekolah tidak usah memungut biaya untuk perbaikan gedung atau sarana penunjang lainnya saat pendaftaran. Kalau pihak sekolah memang mendesak kebutuhannya untuk membangun atau menambah sarana penunjang pendidikan, maka ajukan proposal dan bantuan kepada pemerintah daerah,” katanya.
“Sekolah bisa menghimbau kepada wali murid bagi yang mau menyumbang dalam rangka pengembangan sekolah beberapa bulan setelah pendaftaran siswa baru. Sumbangan itupun tidak boleh mengikat dan harus sukarela. Meski hal tersebut tidak mudah dalam melaksanakannya, dengan itikat baik untuk memajukan dunia pendidikan kita, saya optimis hal itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik,” pungkas Sri Rahayu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...