Ujir Kir Angkot Terkendala Perda

MALANG - Sehubungan dengan belum tuntasnya masalah uji kir angkutan kota (angkot), pengurus Persatuan Pemilik Angkota Malang (Permitama) mendatangi Kantor DPRD Kota Malang, untuk mengklarifikasi janji para wakil rakyat ini tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Usia dan Peremajaan Angkot yang semestinya sudah tuntas pada akhir bulan Juni 2011 ini.

Akibat dari belum terselesaikannya perda tersebut mengakibatkan para pemilik angkot dan sopir merasa was-was saat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Ketua Pansus Revisi Perda, Sutrisno bahwa saat ini anggota pansus yang terdiri dari 14 orang itu sedang melaksanakan tugasnya dalam proses pembuatan perda tersebut. “Dalam waktu dekat ini pansus akan segera memanggil pihak eksekutif guna menuntaskan revisi perda itu,” ujarnya.
Sutrisno menambahkan, pansus revisi perda sempat akan mendatangi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk membahas masalah ini, karena bagaimana pun keberadaan perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu, peraturan pemerintah (PP). Namun pada kenyataannya saat ini belum ada PP yang membahas tentang batas usia angkot. Karena itulah rencana ke Depdagri secara otomatis dibatalkan.
Karena tidak ada PP yang menjadi acuan, maka revisi Perda ini akan berpedoman pada undang-undang. Dalam kasus ini yang menjadi acuan adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Adapun UU ini pula yang dijadikan pedoman perjuangan dari para pemilik angkot dan para sopir dalam melakukan aksi protesnya. Karena mereka menilai Perda Nomor 9 Tahun 2006 ini tidak sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009.
Hal tersebut membuat kondisi sebagian besar angkot tidak bisa melakukan Uji Kir. Karena angkot-angkot itu telah berusia lebih 20 tahun. Dan sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2006, angkota yang telah berusia 20 tahun harus diganti dengan yang baru.
Sementara itu, Sekretaris Permitama, Gatot Mulyono menegaskan, untuk melakukan Uji Kir pihaknya telah mengambil kesepakatan dengan DPRD untuk menunggu revisi Perda No 09 Tahun 2006 yang disesuaikan dengan UU no 22 tahun 2009. ”Kami berharap agar proses revisi bisa segera bisa dituntaskan. Dan selama proses perbaikan, semua angkot tetap bisa beroperasi. Karena baik pemilik angkot maupun sopir tetap membutuhkan beroperasinya angkot agar tetap mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” harap Gatot.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...