Workshop Raperda Pelayanan Publik

Untuk mempercepat penyelesaian ranperda tentang pelayanan publik di Kota Malang yang hingga kini belum juga terselesaikan, pansus pelayanan publik DPRD Kota Malang terus berupaya agar ranperda tersebut segera terselesaikan menjadi perda. Selain mengkomunikasikan dengan jajaran eksekutif, pansus juga menggelar workshop di Hotel Pelangi kota Malang.

Ketua pansus ranperda pelayanan publik, Nurul Arba’ati mengatakan bahwa ranperda tersebut akan segera tuntas dalam waktu dekat. “Kami dari pansus selalu berkomunikasi dengan jajaran eksekutif tentang ranperda itu. Pasal-pasal mana saja yang bisa disahkan dan pasal mana yang tidak perlu, agar segera ada titik temu serta kesepakan antara eksekutif dengan legislatif,”ujar politisi PKS itu.
Nurul menambahkan, workshop hari ini juga terkait finalisasi penyelesaian ranperda tersebut. “Pada workshop ini kami mendatangkan praktisi dari kalangan universitas yang ada di Malang, yaitu dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Dari para praktisi ini memberikan masukan, kritik dan juga saran seputar pasal-pasal yang ada di ranperda tersebut, sehingga kami dari pansus bisa lebih faham pasal mana saja nantinya yang dibutuhkan,” sambungnya.
“Hingga saat ini, ranperda itu hampir semuanya dapat terselesaikan dan hanya ada beberapa pasal yang masih memerlukan kajian secara mendalam. Di antaranya adalah tentang sangsi terkait pelayanan publik, seperti halnya penentuan sangsi berat, ringan atau hanya berupa teguran kepada instansi pemerintah yang tidak atau kurang dalam memberikan pelayanan kepada publik,” imbuh perempuan berkacamata itu.
Terpisah, salah satu anggota pansus ranperda pelayanan publik, Tri Yudiani mengatakan bahwa pelayanan publik di kota Malang sudah cukup baik. “Semua instansi pemerintah sudah melaksanakan tupoksinya dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan program Walikota Malang, yang selalu menghimbau kepada SKPD agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.
“Dalam ranperda pelayanan publik ini, kami nantinya juga akan menyoroti tentang pelayanan KTP. Pelayanan KTP ini nantinya akan dikembalikan seperti yang terdahulu, yaitu pelayanannya ada di kecamatan. Kalau seperti saat ini, dimana pelayanan KTP tersentralisasi di Dispendukcapil, kasihan warga masyarakat yang rumahnya berada di pinggiran. Akan tetapi kami masih akan membahasnya dengan eksekutif dan juga anggota pansus yang lain terkait hal tersebut, dan mudah-mudahan bisa diterima,” pungkas politis PDIP ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...