Tarik Ulur Pelaksanaan E-KTP


Pelaksanaan E-KTP Diundur

Parlemen News - Program pelakasanaan E-KTP atau KTP Elektronik di Kota Malang yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2011 ternyata harus diundur. Ditundanya pelaksanaan E-KTP itu disebabkan alat operasional dari pusat ternyata baru dipasang di masing-masing kecamatan pada hari Senin (1/8).
Akibat dari semua itu, akhirnya pelaksanaan E-KTP harus diundur. Jika alat baru dipasang, maka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada sekitar 100 orang tenaga operator E-KTP yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 30-31 Juli juga otomatis juga harus diundur.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Rahman Nurmala. Menurut Rahman, pihaknya tidak mungkin bisa melakukan bimtek pada petugas jika alatnya belum ada. Meski demikian, Rahman memastikan pelaksanaan E-KTP akan tetap dilakukan pada bulan Agustus 2011. “Kami akan berkoordinasi dengan Surabaya dulu untuk memastikan jadwal pastinya kapan,” ujar Rahman.
Rahman menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehubungan dengan tertundanya pelaksanaan E-KTP tersebut, dan ternyata tidak hanya di Kota Malang saja yang mundur, melainkan hal serupa juga terjadi di 11 kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur yang menjadi pilot project pembuatan E-KTP 2011.
“Kami berharap agar molornya E-KTP tidak terlalu lama, karena kami hanya mempunyai waktu 100 hari untuk menyelesaikan E-KTP tahun ini, jika molornya terlalu lama, maka kami yang akan susah. Selain terkait alat yang baru dipasang pada hari ini, Dispendukcapil Kota Malang juga masih menunggu kepastian terkait anggaran yang diajukan dalam Perubahan Anggaran Keungan (PAK) APBD 2011,” ungkap Rahman Nurmala.
Sebelumnya, Dispendukcapil Kota Malang mengajukan dana sebesar Rp1,7 miliar untuk operasional pelaksanaan E-KTP, sebagai pendamping kucuran dana dari pusat untuk pelaksanaan E-KTP di Kota Malang sebesar Rp24 miliar.
Ditemui terpisah, Ketua DPRD Kota Malang yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Arief Dharmawan mengatakan, terkait pengajuan dana E-KTP dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2011, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar dana untuk E-KTP bisa dianggarkan.
Saat ini, kata Arief, dana yang dianggarkan dalam PAK APBD sudah tersedia sekitar Rp 500 juta, dan kekurangannya memang masih cukup banyak. Jika memang bisa diajukan kembali, kemungkinan untuk program E-KTP tahun ini, akan dianggarkan sebesar Rp. 1 miliar yang akan digunakan sebagai dana operasional,” pungkasnya.

Dampak Pengunduruan E-KTP, Alat Pencetak Disetiap Kecamatan

Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Rahman Nurmala mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan surat dari Kemendagri tekait tertundanya jadwal E-KTP dan direncanakan E-KTP baru dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2011 mendatang.
Rahman menambahkan, dalam pelaksanaan itu nantinya setiap kecamatan hanya mendapatkan dua alat saja, sementara alat pinjaman dari pusat baru bisa dikirim ke Kota Malang pada tanggal 2 September 2011,” kata Rahman.
“Target 100 hari pembuatan E-KTP tahun 2011 juga dipastikan mundur, dan yang semestinya terhitung sejak 1 Agustus lalu kini terhitung sejak 18 Agustus. “Untuk undangan pembuatan E-KTP kepada warga masyarakat Kota Malang yang wajib KTP, saat ini Dispendukcapil Kota Malang memang masih belum mengirimkan,” imbuhnya.
Akan tetapi, kata Rahman, undangan itu akan dikirimkan kepada wajib KTP, dan pihaknya menjamin tidak akan ada keterlambatan undangan. “Kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Malang yang mendapat undangan agar nantinya bisa datang tepat waktu. Karena jika tidak terlayani tahun 2011 ini, maka harus menunggu tahun 2012,” lanjutnya.
“Warga wajib KTP yang akan mendapat undangan itu berdasarkan data Dispendukcapil pada Maret 2011. Sedangkan wajib KTP yang terhitung sejak 1 April 2011 tidak masuk data kami dan tetap akan dilayani tahun 2012. Untuk tahun ini pembuatan E-KTP tidak dikenakan biaya, karena ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan tahun depan dibiayai APBD dan wajib KTP dikenakan biaya,” jelas rahman
Terkait biaya operasional pembuatan E-KTP tersebut, Dispendukcapil hanya akan menggunakan anggaran yang dialoksikan dewan dalam PAK sebesar 500 juta rupiah. “Dari data wajib KTP di kota Malang sebanyak 677 orang mudah-mudahan bisa terselesaikan,” harap Rahman.

Dewan Kawal Pelaksanaan E-KTP

MALANG - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang terancam tidak bisa memberikan pelayanan maksimal dalam program pembuatan KTP Eletronik atau e-KTP yang rencananya dimulai awal Agustus ini. Hal ini karena Dispendukcapil belum mendapatkan kepastian tentang anggaran Rp 1,7 miliar yang diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2011.

“Dana yang kami ajukan ke PAK masih dala status waiting list, sehingga masih belum bisa dipastikan dana tersebut bisa keluar seperti yang kami ajukan atau tidak,” jelas Kepaqla Dispendukcapil Kota Malang, Rahman Nurmala.

Dijelaskan, biaya riel operasional pembuatan e-KTP adalah Rp 1,9 miliar. Sedangkan saat ini Dispendukcapil masih mengantong Rp 185 juta untuk program ini. Untuk itu dalam PAK APBD 2011, pihaknya mengajukan Rp 1,7 miliar. Secara keseluruhan Pemkot Malang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 25 miliar untuk program e-KTP.
Dana operasional/pendamping ini akan digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pemasangan listrik atau penambahan daya listrik. Karena untuk setiap alat e-KTP membutuhkan listrik 1500 watt dan setiap kelurahan diberi lebih dari dua alat.
Selain biaya listrik, biaya operasional juga digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), pembuatan undangan yang berstandar nasional, serta biaya konsumsi atau lembur petugas pelayan e-KTP di masing-masing kecamatan. “Nanti kita akan memberdayakan sekitar 100 orang yang tersebut di lima kecamatan yang ada di Kota Malang,” ungkap Rahman Nurmala.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Subur Triono mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan anggaran pendamping untuk biaya operasional e-KTP bisa terwujud dalam PAK APBD 2011. Kebutuhan e-KTP sudah sangat mendesak dan harus diselesaikan tahun ini, sehingga program e-KTP harus diprioritaskan.
“Jika tidak selesai tahun ini, maka beban biaya pembuatan e-KTP tahun depan akan diserahkan pada APBD,” jelas politis dari Fraksi PAN. Untuk diketahui, Kota Malang merupakan salah satu kota dari 12 kota/kabupaten yang menjadi pilot project dari pembuatan e-KTP tahun 2011 di Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Arief Darmawan mengatakan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun 2011 sudah disepakati adanya dana pendamping untuk pelaksanaan E-KTP. “Yang diajukan itu Rp 1,7 M tapi untuk sementara kami setujui dulu Rp 500 juta, semoga ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Namun, apabila masih kurang maka akan diupayakan penambahan hingga Rp 500 juta sehingga kemungkinan yang dapat diterima dalam PAK ini sebesar Rp 1 M. Dana dari APBD ini merupakan dan pendamping dari anggaran APBN sebesar Rp 24 M.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menjelaskan dalam pembahasan APBD pihaknya sudah meminta agar Dispenduk Capil memasukkan dalam anggaran yang akan diajukan. “Tapi Dispenduk Capil tidak mau karena belum pasti namun Dispenduk Capil yakin kalau kebutuhan dana pendampingan itu akan terpenuhi dalam PAK,” papar politisi PKB tersebut.
Oleha karena itu apabila penambahan anggaran dalam PAK masih kurang maka lembaga ekskutif tersebut akan mengupayakan untuk memelototi alokasi PAK untuk menyuplai anggaran E-KTP.

Gelar Bimtek Pra Launching E-KTP 

Menyambut pelaksanaan E-KTP yang rencananya akan digelar tanggal 18 Agustus 2011 mendatang, Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Malang mulai melakukan berbagai persiapan. Seperti  mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek)  100 SDM yang akan turut menyukseskan pelaksanaan E-KTP di Kota Malang ini.
Bimtek ini akan digelar selama dua hari dan pada hari pertama diikuti oleh perwakilan PNS dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Selain para PNS, kota Malang juga melibatkan siswa-siswi SMKN 1-12 (minus SMKN 6). Sedangkan untuk hari kedua akan diikuti dari Kecamatan Sukun dan Kedungkandang.
Meski jadwal hari pertama untuk 3 kecamatan, akan tetapi 5 camat yang ada di Kota Malang turut hadir saat itu. Sedangkan tahapan pembuatan E-KTP ini dibagi menjadi 3, yaitu enrollment, personalisasi dan pencetakan. Untuk bimtek kali ini, para SDM E-KTP akan dibekali mengenai enrollment atau perekaman data saja, karena untuk tahap kedua dan ketiga dilakukan di Jakarta.
Demikian disampaikan oleh salah satu konsorsium pelaksanaan E-KTP dari Sucofindo, Soleh Hasan. “Sucofindo merupakan salah satu konsorsium pelaksanaan E-KTP, dan mudah-mudahan pelaksanaan E-KTP ini tidak molor lagi. Jika E-KTP tertunda lagi, maka hal ini akan menjadi beban moral bagi pemerintah, karena tidak semua kabupaten/kota terpilih dalam pelaksanaan E-KTP ini,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dispendulcapil kota Malang, Rahman Nurmala, mengatakan jika pelaksanaan E-KTP dimulai tanggal 18 Agustus 2011 mendatang, maka alat yang digunakan nantinya harus sudah datang dan ada di tiap kecamatan tanggal 15 Agustus 2011. “Namun, hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda alat itu akan tiba tepat waktu,” jelasnya.
Meski demikian, kata Rahman, segala sesuatu/infrastruktur yang berkaitan dengan pelaksanaan E-KTP itu sudah siap semua, seperti halnya jaringan, penambahan daya listrik di tiap kecamatan yang membutuhkan tambahan daya, software maupun hardwarenya. “Apapun yang terjadi, pada tanggal 18 Agustus 2011 nanti Dispendukcapil Kota Malang tetap akan melaunching pelaksanaan E-KTP ini,” imbuhnya.
Jika E-KTP ini bisa terlaksana dengan baik, kata Rahman, maka hal ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terkait hal tersebut, ujar dia, karena masih banyak pihak-pihak yang pro kontra tentang program E-KTP ini, terutama dari kalangan wakil rakyat di DPR RI.

Pelaksanaan E-KTP Mundur Lagi

Pelaksanaan E-KTP di Kota Malang mengalami dua kali penundaan. Rencana awal, pelaksanaannya akan dimulai tanggal 1 Agustus 2011 lalu. Karena berbagai hal, terutama adanya faktor keterlambatan bantuan alat dari pemerintah pusat, akhirnya diundur tanggal 18 Agustus 2011. Namun, untuk ketiga kalinya pelaksanaan E-KTP itu ditunda lagi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Rahman Nurmala, Jumat (19/8). “Sebenarnya tidak hanya di kota Malang yang mengalami penundaan seperti ini, tapi di kabupaten kota lain juga demikian. Jadi kami berharap agar masyarakat bisa tahu dan menyadarinya,” ujarnya.
Rahman menambahkan, di Kota Malang, berbagai persiapan sudah dilakukan untuk pelaksanaan E-KTP itu, seperti halnya SDM, penambahan daya listrik di tiap kecamatan, dan sebagainya. namun kata dia, hingga saat ini pihaknya masih harus menunggu alat yang dari pemerintah pusat. ”Jika alat itu datang pada tanggal 15 Agustus lalu, maka pada tanggal 18 Agustus kemarin, E-KTP sudah bisa dimulai,” imbuhnya.
Seandainya dalam minggu ini alat itu datang, terang Rahman, pelaksanaan E-KTP kurang efektif, karena berdekatan dengan momen hari raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, kata dia, pelaksanaanya akan menunggu setelah hari raya agar semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai rencana. “Hitungan program 100 hari harus selesai pun akan terhitung sejak kapan pelaksaan E-KTP itu,” jelasnya.
Selain terkendala alat, menurut Rahman, anggaran untuk melaksanakan E-KTP ini sangat terbatas. “APBD dari Kota Malang hanya menganggarkan Rp 640 juta dan ditambah dana Dispendukcapil Rp 185 juta. Dari total anggaran itu, akhirnya sosialisasi E-KTP tidak sampai ke tingkat RT, tapi hanya sampai di tingkar RW,” keluhnya.
Selain itu, kata dia, untuk pengadaan konsumsi operator dan petugas lainnya yang semestinya dua kali menjadi satu kali. “Pelaksanaannya pun nantinya hanya sebatas jam kerja, yaitu hingga pukul 16.00 WIB, sehingga kemungkinan tidak bisa melayani pembuatan E-KTP warga Kota Malang sesuai data Dispendukcapil sebanyak 677 orang,” ungkapnya.
“Dari beberapa permasalahan itu, sebenarnya masih banyak kendala-kendala lain yang kami hadapi. Terlepas dari itu semua, kami tetap akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar pelakasanaan E-KTP ini bisa sesukses mungkin,” pungkas Rahman.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...