Pengawasan Penyaluran Dana Hibah System Proporsional

Parlemen News - Tahun 2012 nanti akan ada penyaluran 57 kelurahan seluruh Kota Malang. Pembagian dana hibah kepada setiap kelurahan nantinya akan berbeda-beda dalam jumlah penerimaan dana hibah. Sebelumnya, dana hibah hanya sampai kisaran Rp 500 juta di setiap kelurahan, maka pada tahun 2012 nanti bisa saja naik sampai 100 persen. Pertimbangan perbedaan penerimaan dana hibah ini akan dibedakan pada kinerja masing-masing LPMK pada setiap kelurahan.

LPMK yang memiliki kinerja baik bisa mendapatkan dana hibah yang lebih besar dari sebelumnya (tahun 2010). Kenaikan dana hibah yang diterimanya bisa naik hingga 100 persen atau mencapai Rp 1 Miliar. Besaran dana hibah ini akan menggunakan sistem proporsional.
Sistem proporsonial dalam pembagian dana hibah pernah diwacanakan pada tahun 2010 lalu, untuk digunakan pada tahun 2011. Tapi, belum ada kesiapan aturan mainnya. Sehingga, sistem itu baru akan diterapkan pada tahun 2012 mendatang.
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang, Jarot Eddy Sulistyono mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah menyusun point-point yang menjadi indikator/tolak ukur keberhasilan tiap LPMK dalam penggunaan dana hibah itu.
“Beberapa indikator penilaian itu nantinya akan menjadi bahan evaluasi kami untuk menetapkan besarnya dana hibah yang akan diterimanya pada tahun 2012 mendatang oleh tiap LPMK. Dana hibah yang akan diterima masing-masing LPMK nantinya tidak akan sama besarnya,” kata Jarot.
Oleh sebab itu, kinerja LPMK yang ada di Kota Malang harus lebih ditingkatkan. Hingga saat ini, dari 57 LPMK di Kota Malang, baru enam LPMK yang telah menyelesaikan SPJ dana hibah tahap pertama dan telah mencairkan dana hibah kedua sebesar Rp 250 Juta. Ke enam LPMK itu yaitu, Kelurahan Bareng, Mojolangu, Oro-Oro Dowo, Cemorokandang, Merjosari dan Kelurahan Sumbersari.
Jarot menambahkan, jika ada LPMK yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPJ dan pencairan tahap kedua, bisa saja dia tidak bisa dinaikan dana hibahnya hingga Rp 750 Juta. “Kalau kinerja dan prestasinya menurun/kurang, maka hanya akan (tetap) menerima sebesar Rp 500 Juta saja,” imbuh mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu.
Dengan menggunakan sistem proporsional yang diterapkan BKBPM itu akan memiliki rasa keadilan antar LPMK, sehingga nantinya akan terlihat LPMK yang berprestasi dan yang tidak. “Namun, apabila semua LPMK kinerjanya tinggi, berprestasi dan mampu melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, maka semua LPMK di 57 kelurahan itu bisa mendapatkan kenaikan dana hibah antara Rp 750 Juta hingga Rp 1 Miliar,” lanjut Jarot.
Terlepas dari itu, jelas Jarot, pihaknya tetap mendorong LPMK yang belum menyelesaikan SPJ tahap pertama untuk segera diselesaikan dan agar dapat segera mencairkan dana hibah tahap kedua.”Kami berharap semua LPMK yang ada di kota Malang bisa meningkatkan kinerjanya dan segera menyelesaikan SPJ tahun 2010 agar dana hibah yang akan diterima pada tahun 2012 nanti bisa meningkat,” pungkasnya.

Dana Hibah Harus Diperuntukan Peningkatan Sektor Perekonomian Masyarakat
Para wakil rakyat yang berada di DPRD Kota Malang mendorong pelaksanaan sistem dana hibah diterapkan secara proporsional pada tahun 2011 ini. Dengan berbagai macam pertimbangan, maka sistem itu baru akan diterapkan 2012 mendatang.
Ketua FPKB DPRD Kota Malang, Sutiaji mendukung hal tersebut dan menurut dia, sistem proporsional akan dapat meningkatkan kinerja para pengurus LPMK. “Dalam hal ini, LPMK yang bekerja dengan maksimal akan mendapatkan penghargaan berupa peningkatan dana hibah yang akan diterimanya, sedangkan bagi yang belum bekerja dengan baik akan tetap pada penerimaan dana hibah sebelumnya,” kata Sutiadji.
Infrastruktur menjadi konsentrasi utama dalam penggunaan dana hibah selama ini, sehingga tidak terlalu berimbas pada pengentasan kemiskinan. Kedepannya, konsentrasi penggunaan anggaran harus berubah. Tidak lagi pada infrastruktur, tapi pada peningkatkan ekonomi masyarakat, agar bisa mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Malang ini.
Sistem itu, terang Sutiaji, merupakan sistem yang berbasis kebutuhan, sehingga nantinya diharapkan akan semakin memacu dan meningkatkan kinerja LPMK untuk menjadi yang terbaik. “Bagi LPMK yang memiliki kinerja yang baik, kemungkinan akan dapat meningkatkan dana hibah yang diterima, yaitu sebesar Rp 750 juta. Akan tetapi, dalam penggunaan anggaran tersebut harus ada perubahan dari sebelumnya,” tegasnya.
Lebih lanjut Sutiaji mengatakan, warga masyarakat yang lemah ekonominya harus ada prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Dalam konteks ini, agar dana hibah yang dikucurkan pemerintah itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dari sisi ekonominya termasuk pra sejahtera,” imbuhnya.
Dalam rangaka peningkatan ekonomi masyarakat itu, dana hibah yang dikucurkan harus bisa memberikan rangsangan positif, sehingga masyarakat dapat berkembang dan mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.”Dengan demikian, maka masyarakat akan terpacu untuk saling meningkatkan dan berusaha semaksimal mungkin akan bisa mendapat dana hibah tersebut,” pungkas Sutiaji.

Dana Hibah Juga Untuk Mengentaskan Keluarga Miskin

Sebanyak 8.747 keluarga miskin (gakin) Kota Malang, Jawa Timur, tidak tersentuh oleh program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Enny Sekar Rengganingati,  mengatakan, bagi gakin yang belum terkover bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ketika berobat ke rumah sakit yang ditunjuk Pemkot Malang.
"Kami masih menggunakan data gakin lama karena hasil verifikasi terbaru masih belum dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga masih banyak gakin yang belum terkover dalam Jamkesda," tuturnya.
Namun demikian, katanya, meski gakin tersebut belum terkover Jamkesda, mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap dengan menggunakan surat keterangan miskin.
Layanan kesehatan masyarakat, baik yang menggunakan kartu Jamkesda maupun surat keterangan miskin, setiap bulannya rata-rata menyerap anggaran sebesar Rp490 juta-Rp500 juta.
Ia mengakui, karena tingginya angka serapan anggaran untuk layanan gakin dalam program Jamkesda tersebut, dana yang dianggarkan dari APBD 2011 sebesar Rp2,3 miliar sudah habis untuk memenuhi kebutuhan selama tujuh bulan.
Sehingga, lanjutnya, pihaknya mengajukan tambahan anggaran melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2011 sebesar Rp2,9 miliar." Semoga saja disetujui oleh dewan, bahkan mungkin bisa ditambah kalau melihat penggunaan yang rata-rata mencapai Rp500 juta per bulan," ujarnya.
Tahun 2010, Dinkes Kota Malang juga mempunyai tunggakan di rumah sakit rujukan Jamkesda (RST Soepraoen) sebesar Rp1,2 miliar. Tunggakan tersebut lebih banyak digunakan untuk melayani gakin yang tidak memiliki kartu Jamkesda, namun memiliki kartu keterangan miskin.
Tunggakan tersebut belum lama ini sudah dilunasi dan sekarang sudah menunggak untuk layanan kesehatan gakin selama dua bulan terakhir.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Bambang Triyoso mendesak agar Dinkes setempat melakukan pendataan secara cermat, sehingga tidak ada lagi gakin yang terlewatkan dan warga yang tidak masuk kategori gakin juga dicoret dari daftar, baik Jamkesda maupun Jamkesmas.
"Pendataan ini penting untuk dilakukan, baik yang sudah terkover Jamkesmas, Jamkesda maupun yang belum terkover oleh keduanya, sehingga datanya jelas dan ketika ada pengajuan ke pusat (untuk jamkesmas), gakin yang belum terkover ini bisa diajukan untuk menambah kuota," ujarnya, menambahkan.

Jumlah gakin yang terkover program Jamkesda Kota Malang mencapai 31 ribu jiwa lebih dan anggaran yang disediakan mencapai Rp2,3 miliar. Sedangkan gakin yang dikover Jamkesmas mencapai 91 ribu jiwa.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...