Gagalnya Raperda Pelayanan Publik dan Suksesnya Raperda Angkot

Pemilik Angkot Tersenyum




Para Pemilik angkutan kota (angkot) boleh tersenyum lebar. Ini karena perda penyelenggaraan angkutan kendaraan umum dalam trayek yang baru disahkan oleh anggota DPRD Kota Malang, tidak membatasi usia angkot. 
Perda yang mengatur tentang angkot itu disahkan dalam sidang paripurna dan ditandatangani oleh Walikota Malang Peni Suparto dan pimpinan DPRD Kota Malang. Setelah disahkan, naskah perda langsung dikirim ke Gubernur Jatimn untuk dievaluasi.

Kendati tinggal menunggu waktu untuk diberlakukan, panitia khusus (pansus) yang sebelumnya menggodok perda itu mewanti-wanti Pemkot Malang untuk memperhatikan sejumlah hal. Tujuannya agar  kendaraan tetap memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya. 
''Dalam perda ini tidak lagi mengatur batas usia. Tetapi mengacu pada kelayakan kendaraan sesuai pasal 60 UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Karena itu, soal kelayakan ini harus diperhatikan serius saat perda mulai diterapkan,'' kata ketua pansus Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Sutrisno.
Sutrisno mengingatkan agar petugas yang melakukan uji kir atau penentu kelayakan angkota harus objektif. Kalau memang tidak layak harus berani menyatakan angkot tidak layak. Begitu pula sebaliknya. 
Sutrisno mengingatkan hal ini karena setelah perda disahkan, sebelum ditunjuk bengkel yang rujukan untuk penentuan kendaraan layak atau tidak. Karena itu dia berharap adanya bengkel yang ditunjuk dan memiliki sertifikat tentang penentu kendaraan layak atau tidak layak selain mengandalkan petugas uji kir.
''Selama ini kewenangan menentukan kendaraan layak atau tidak layak ada di petugas yang berwenang. Karena itu kami berharap petugas betul-betul objektif dan profesional dalam bekerja,'' ujarnya. 
Politisi dari Partai Demokrat ini juga meminta Pemkot segera mensosialisasikan kepada publik setelah mendapat evaluasi dri Gubernur Jawa Timur. Sosialisasi juga perlu difokuskan pada para pemilik angkot. ''Sosialisasi harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh sehingga semua komponen memahami tentang perda baru ini. Setelah disosialisasikan, diberlakukan secara konsisten,'' pungkasnya. 















Raperda Pelayanan Publik Yang Gagal Disahkan


Pembahasan rancangan peraturan daerah, raperda pelayanan publik sejak tahun 2010 ternyata masih mentok. Rancangan perda itu gagal disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang. Lantaran dinilai belum memiliki cantolan hukum yang lebih tinggi. 
Ditundanya pengesahan raperda Pelayanan Publik dipastikan setelah Walikota Malang Peni Suparto memberikan pendapat akhir terhadap raperda yang diusulkan dewan sejak tahun 2010 itu. ''Raperda ini perlu dibicarakan lagi karena dasar hukumnya berupa peraturan pemerintah belum ada. Perlu koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri. Jadi, bukan menolak, tetapi perlu dibahas lebih lanjut,'' kata Peni Suparto kepada Parlemen News. 
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, RB Priyatmoko Oetomo menjelaskan, sampai saat ini memang belum ada peraturan pemerintah tentang Pelayanan Publik. Memang, UU tentang Pelayanan Publik sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah. 
''Karena itu, perlu kehati-hatian dari kita semua. Kalau ditengah jalan nanti, PP dri UU Pelayanan Publik keluar dan bertentangan dengan perda, terus bagaimana ? Nah, kita antisipasi hal itu,'' kata Priyatmoko Oetomo. 
Lebih lanjut, Priyatmoko memastikan, kelanjutan raperda tantang Pelayanan Publik tetap dibahas. Hanya saja tidak bisa dibahas dalam masa sidang yang sama sesuai aturan pembahasan. Karena itu menurut dia, bisa dibahas pada masa persidangan berikutnya. 
Anggota Pansus Raperda Pelayanan Publik, Arief Wahyudi menyesalkan penundaan pengesahan raperda Pelayanan Publik. Menurut Arief yang sebenarnya terjadi adalah penolakan pengesahan oleh Pemkot Malang. ''Sebenarnya, alasan bahwa belum ada cantolan hukum lebih tinggi tidaklah tepat. Karena raperda tentang Angkot yang disetujui juga belum memiliki cantolan hukum berupa peraturan pemerintah,'' jelas Arief Wahyudi. 
Politisi dari Partai PKB ini mengatakan selama pembahasan, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke berbagai pihak. Selain itu, pembahasan raperda Pelayanan Publik sudah berlangsung lama, sejak tahun 2010. ''Sebelumnya, raperda Palayanan Publik pernah ditolak untuk disetujui. Sekarang ditolak lagi, artinya, sudah dua kali ditolak. Ini memunculkan anggapan bahwa Pemkot Malang tidak memiliki kemauan baik dalam pelayanan publik,'' sesal Arief.






MALANG - Sebanyak 7 fraksi di DPRD Kota Malang menyetujui pengadaan perda tentang pelayanan publik dan perda penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan pihak Pemkot Malang di ruang sidang gedung dewan.
Ketujuh sepakat agar dua ranperda itu segera disahkan menjadi perda. Seperti dikatakan Ketua Fraksi PAN, Lookh Mahfud, “Fraksi kami setuju agar dua ranperda itu segera menjadi perda, karena memang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya saat ditemui di ruang F-PAN.
Hal yang sama juga disampaikan fraksi PKS. Sekretaris Fraksi PKS, Nurul Arba’ati, mengatakan meskipun Peraturan Pemerintah (PP) terkait dua ranperda itu belum disahkan, pihaknya sepakat untuk pengesahannya dalam waktu dekat. ”Jika nanti PP terkait kedua perda itu keluar, maka akan menyesuaikan dengan perdanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama PP belum disyahkan pihaknya akan tetap membentuk KPP (Komisi Pelayan Publik). Ini dilakukan untuk menampung bila ada pengaduan dari masyarakat terkait PP ini. Karena itu PKS meminta agar setiap SKPD mempunyai pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat dan juga nomor pengaduan terkait pelayanan SKPD terkait.
Terpisah, ketua pansus kedua ranperda tersebut, Sutrisno menyampaikan pada tanggal 29 Juli mendatang merupakan tahap akhir penyelesaian kedua ranperda itu. “Pada tanggal tersebut juga mengagendakan pandangan akhir dan persetujuan kedua ranperda itu, sebelum nanti diajukan ke badan musyawarah (banmus) DPRD  kota Malang,”jelasnya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...