Raperda Pelayanan Publik Akhirnya Gagal !

Angan-angan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan public yang lebih baik di Kota Malang tampaknya masih belum bisa terealisasi tahun ini. Itu dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif pelayanan public yang diusulkan DPRD Kota Malang gagal disahkan.
Gagal disahkannya ranperda tersebut dikarenakan Walikota Malang tidak menyetujui adanya Ranperda pelayanan pubilk. Ketua Pansus Pelayanan Publik DPRD Kota Malang, Nurul Arba’ati mengatakan, alasan walikota Malang menolak adanya ranperda pelayanan public dikarena masih belum ada PP terkait undang-undang pelayanan public.

“Padahal awalnya, Ranperda tersebut sudah dibahas dan akan disetujui, bahkan pansus sudah melakukan bimtek serta konsultasi pada DPR RI, namun saat finishing justru gagal disahkan,” kata Nurul Arba’ati usai siding paripurna di Gedung DPRD Kota Malang.
Menurut Nurul, alasan Walikota Malang untuk tidak menyetujui ranperda pelayanan public tidak rasional. “Kalau alasannya karena masih belum ada PP terkait Undang-Undang Publik, kenapa perda angkutan justru disahkan,” tuturnya.

Memang selain Ranperda pelayanan public, DPRD Kota Malang juga mengajukan ranperda inisiatif lainnya, yakni perda angkutan. Saat ini PP terkait Undang-undang angkutan jalan juga masih belum ada.

Untuk itu, tandas Nurul, pihaknya akan berkonsultasi kembali dengan Depdagri terkait hal tersebut.

“Bahkan kalau perlu saya berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi,” tukas Nurul.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...