Dana Proyek Besar Disetujui

Parlemen News - Penganggaran empat proyek mercusuar senilai total Rp 137 Miliar mulus masuk perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2011. Namum demikian, pemkot diminta mencari dana tambahan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim.
Empat proyek mercusuar itu yakni pembangunan Jembatan Cemorokandang, Jembatan Kedungkandang, pembangunan balai uji kir dan perluasan TPA Supit Urang. Dari empat proyek tersebut, hanya perluasan TPA Supit Urang saja yang dilakukan tanpa menggunakan sistem multiyears. Selebihnya pembayaran proyek menggunakan sistem multiyears dan harus tuntas pada tahun 2012 mendatang.
Kepastian mulai dianggarkan dalam PAK APBD 2011 disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Malang, RB Priytamoko Oetomo dan Sekretaris Komisi B, Bambang Triyoso saat dihubungi secara terpisah.
‘’PAK APBD 2011 sudah disahkan dalam sidang paripurna. Keempat proyek itu sudah mulai dianggarkan dalam PAK APBD 2011,’’ jelas Moko, sapaan akrab RB Priytamoko Oetomo.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, empat proyek tersebut disetujui untuk mulai dianggarkan karena pembangunannya dilakukan dalam waktu 14 bulan. Selain itu mendesak untuk pertumbuhan dan perluasan kawasan.
‘’Contohnya Jembatan Cemorokandang mendesak dibangun untuk akses pendukung Jalan Tol Malang-Pandaan yang titik jatuhnya di Cemorokandang,’’ jelas Moko. Begitu juga Jembatan Kedungkandang mendesak dibangun karena menjadi pendukung utama pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT).
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Bambang Triyoso menambahkan, pembangunan dua jembatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 100 juta dalam PAK APBD 2011. Anggaran sebanyak itu sebagai bagian dari persiapan teknis.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Jembatan Cemorokandang sebesar Rp 16,2 Miliar. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Jembatan Kedungkandang sebanyak Rp 79,5 Miliar.
Pembangunan balai uji kir, lanjut Bambang dibutuhkan anggaran sebesar Rp 17 Miliar. Dalam PAK APBD 2011, disetujui anggaran sebanyak Rp 2 Miliar. Perluasan TPA Supit Urang membutuhkan anggaran Rp 25 Miliar. Dalam PAK dialokasikan anggaran sebesar Rp 7,6 Miliar.
‘’Selebihnya akan dianggarkan dalam APBD 2012. Selain mengandalkan APBD Kota Malang, kami mendorong pemkot untuk mencari akses bantuan dana pemerintah pusat dan Pemprov Jatim,’’ jelas Bambang.
Politisi PKS ini mencontohkan pembangunan balai uji kir bisa saja mencari dukungan anggaran pengadaan peralatan uji kir. Dari total anggaran uji kir sebanyak Rp 17 Miliar, sekitar Rp 6 Miliar diantaranya merupakan harga peralatan uji kir. ‘’Bisa saja anggaran peralatan minta bantuan ke pemerintah provinsi atau bantuan pusat,’’ harapnya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...