Dewan Usulkan Meterisasi Untuk Air Bawah Tanah

Parlemen News - Anggota DPRD Kota Malang Jawa Timur, mendesak pemkot setempat segera melakukan meterisasi terhadap pengambilan air bawah tanah (ABT) dalam skala besar di daerah itu.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Abdul Hakim, mengatakan Dispenda harus segera membuat aturan terkait pemasangan meterisasi bagi pengguna sumur bor maupun ABT. “Hasil penelusuran kami, ada beberapa perusahaan perhotelan menggunakan ABT dalam skala besar dan tidak terbatas, namun pajak yang masuk ke daerah sangat kecil,” katanya.
Oleh karena itu, ujar Hakim, dispenda harus membuat kebijakan baru terkait pengelolaan ABT termasuk memasang meter (meterisasi) bagi pemakainya agar penggunaannya bisa diketahui secara pasti.
Selama ini, lanjutnya, pengguna ABT bisa mengambil sebanyak-banyaknya tapi pemasukan ke kas daerah sangat kecil. Tahun 2011, target PAD dari ABT hanya Rp 375 juta.

Selain itu, tegas Hakim, pemakaian kapasitas ABT juga harus dibatasi demi menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang dan mewajibkan bagi perusahaan besar tetap berlangganan air PDAM, sehingga masyarakat maupun perusahaan tidak bisa mengeksploitasi ABT.
Kabid Penagihan Dispenda Kota Malang M Nurwidianto mengatakan, secara bertahap pengelolaan pajak ABT akan dilakukan secara profesional. Di antaranya dengan memasang meter (meterisasi) bagi pengguna ABT. Untuk menunjang program meterisasi tersebut, katanya, pihaknya mengajukan dana sebesar Rp 99 juta pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2011.
“Kami yakin jika meterisasi ABT sudah berjalan, PAD dari pajak ABT bisa naik signifikan. Pada tahap awal ini, meterisasi akan dipasang pada perusahaan-perusahaan skala besar, seperti hotel, rumah makan dan rumah sakit,” ujarnya menambahkan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...