Pandangan Raperda Dari DPRD Kota Malang

Parlemen News - Peraturan daerah (Perda) merupakan instrumen kebijakan sebuah kota/kabupaten sebagai sarana penunjang pembangunan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Pemkot Malang mengajukan 6 ranperda kepada DPRD Kota Malang untuk disetujui.
Adapun keenam ranperda itu adalah:
  1. Ranperda tentang penyertaan modal kepada PT Bank Jatim,
  2. Ranperda tentang pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkotaan,
  3. Ranperda tentang unit layanan pengadaan barang dan jasa,
  4. Ranperda tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2013,
  5. Ranperda tentang bangunan gedung, dan
  6. Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Malang tengah.
Setelah beberapa waktu lalu, Walikota Malang, Drs. Peni Suparto, M.AP memaparkan keenam ranperda itu, maka  digelar rapat paripurna guna mendengarkan pandangan tujuh fraksi yang ada di DPRD Kota Malang. Rapat paripurna yang dihelat di ruang sidang kantor DPRD Kota Malang ini juga dihadiri kalangan kepala SKPD, asisten dan staf ahli walikota.
Pendapat/pandangan sebagian besar fraksi tentang keenam ranperda itu sebagian besar membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Seperti halnya pandangan fraksi PAN yang disampaikan oleh Subur Triono tentang ranperda dana cadangan pemilihan kepala daerah untuk tahun 2013 mendatang yang mencapai Rp 15 miliar. Menurut fraksi PAN, dana itu harus dijelaskan secara detail penggunaannya untuk apa saja.
Pun demikian dengan pandangan fraksi PKS yang disampaikan oleh Bambang Triyoso. ”Dana cadangan pemilihan kepala daerah harus dipaparkan secara gamblang dan diharapkan tidak terlalu besar. Penggunaan dana tersebut harus seefisiensi mungkin,” ujar Bambang.
Selain ranperda tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2013, ranperda tentang RDTRK yang hanya mengacu/fokus di Malang tengah. Dalam kontek ini, tata ruang kota fokus di Kota Malang bagian tengah atau di daerah Kecamatan Klojen. Mennurut beberapa fraksi, RDTRK harus mencakup Kota Malang secara keseluruhan.
Dikonfirmasi terpisah, Walikota Malang mengatakan bahwa RDTRK di Malang tengah itu sudah berdasarkan data di lapangan dan sudah meminta masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan akademisi. “Eksekutif sudah faham kenapa RDTRK itu harus di Malang tengah. Jadi, dalam hal ini kami sudah melalui beberapa proses sebelum mengajukan ranperda itu,” ujar politisi PDIP itu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...