Pansus Aset Akan konsultasi ke Depdagri dan Kemenkeu

Parlemen News - Pelepasan aset tanah dibawah 200 meter untuk masyarakat masih terkatung-katung. Pansus aset DPRD Kota Malang masih belum dapat memberikan persetujuan pelepasan aset kepada masyarakat, sebagai pintu bagi Pemkot Malang untuk memproses pelepasan aset kepada masyarakat.
Untuk dapat melepas aset itu, kemarin, Pansus aset DPRD Kota Malang menggelar rapat bersama Dinas Perumahan Kota Malang dan Kantor BPN Kota Malang di gedung dewan. Meski sudah duduk satu meja, Pansus belum dapat memutuskan untuk dapat memberikan persetujuan pelepasan aset. Pasalnya, masih perlu ada tafsir dan penjelasan pasal terkait aset-aset yang dikuasai Pemkot yang akan dilepas kepada masyarakat.
“Dari hasil rapat itu, BPN sudah welcome dan tidak ada masalah. Tapi, kami masih perlu penjelasan atau tafsiran terkait aset yang dikuasai Pemkot. Tafsiran itu sangat perlu bagi Pansus untuk mengambil sikap dan keputusan,” kata Ketua Pansus Aset DPRD Kota Malang, Sri Untari, M.AP.
Dari hasil rapat bersama itu diputuskan, Pansus bersama eksekutif dalam hal ini Dinas Perumahan Kota Malang akan melakukan konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan. Konsultasi kepada Kemendagri untuk mendapatkan kepastian tafsiran terkait aset yang dikuasai Pemkot Malang. Pasalnya, ada dualisme penafsiran terkait aset yang dikuasai dan aset milik Pemkot. Kalau aset milik sudah sangat jelas dengan sertifikat sebagai buktinya. Sedangkan aset yang dikuasai, secara umum adalah aset negara hanya saja sudah dikuasai daerah karena adanya otonomi daerah.
Selain ke Kemendagri, Pansus dan Dinas Perumahan juga akan konsultasi di Kemenkeu. Konsultasi ke Kemenkeu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait proses lelang yang harus dilakukan dalam pelepasan aset itu. Apakah lelang yang dilakukan harus sesuai dengan Perpres pengadaan barang dan jasa.
“Kalau dilelang seperti Perpres yang ada akan kesulitan bagi masyarakat yang tidak mampu. Padahal, pelepasan aset ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah menempati aset itu. Kalau dilelang bebas, nantinya hanya mereka yang punya uang yang dapat membelinya,” ungkap ketua FPDIP Kota Malang itu.
Ditambahkannya, jika tafsiran dari Kemendagri sudah turun dan jelas akan menjadi kunci bagi Pansus untuk mengambil keputusan terkait pelepasan aset. Rencananya, konsultasi ke Kemendagri dan Kemenkeu akan dilakukan pertengahan September nanti.
Pansus pelepasan aset sudah digulirkan sejak tahun 2009 lalu, oleh para anggota DPRD Kota Malang periode 2004-2009. Pansus itu pun berlanjut pada anggota dewan periode 2009-2014, hingga saat ini pun belum ada keputusan. Padahal, masyarakat sudah sangat menunggu-nunggu hasil keputusan Pansus Aset DPRD Kota Malang untuk pelepasan asetnya. “Kami ingin semua payung hukum atau landasan hukumnya jelas lebih dulu, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” terangnya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...