Pendapatan PBB Kota Malang Naik 10 Persen

Realisasi pajak bumi dan bangunan di kota Malang dari tahun 2010 - 2011 naik sepuluh persen. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Mardioko, bahwa progress positif terlihat pada PBB Kota Malang.
Karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah semakin dapat menggali potensi-potensi pajak baru atau pun pajak-pajak yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
Salah satu potensi besar yang ada di Kota Malang terpotret dari pergerakan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurutnya, realisasi PBB Kota Malang untuk tahun 2008 sebesar Rp 26,9 M dari target Rp 26, 2 M atau mengalami kenaikan 103, 54 persen. Tahun 2009 dari target sebesar Rp 31 M terealisasi Rp 31, 7 M atau naik sebesar 101,28 persen.
Tahun 2010 dari target Rp 35 M terealisasi Rp 37 M, hal ini mengalami kenaikan 106, 43 persen. Pada 2010 itu, imbuh pria yang akrab disapa Koko itu, mengalami percepatan tahap realisasinya. “Dari yang sebelumnya target terealisasi dipenghujung tahun (Desember) maka tahun 2010, pada bulan November telah mencapai target,” imbuhnya.
Koko menambahkan, saat ini, memasuki minggu ke-2 bulan Agustus 2011, dari target PBB tahun 2011 sebesar Rp 35, 2 Milyar, telah terealisasi sebesar Rp 32,8 M atau 93,02 %”, tambahnya. Itu semua, kata dia, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Malang akan kewajiban membayar pajak relatif baik, dan tak berlebihan apabila Walikota Peni sempat mencanangkan tekad menjadikan Malang sebagai Kota Sadar Pajak.
Sementara itu, langkah upaya untuk segera mendaerahkan PBB juga disampaikan DPRD Kota Malang, dimana dalam pandangan umum fraksi terkait dengan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2011, hampir semua fraksi menegaskan untuk segera dilakukan langkah-langkah konkret pendaerahan PBB.
Menyikapi hal itu, Mardioko menegaskan bahwa langkah persiapan telah dilakukan Pemkot Malang. Yang pertama adalah penyusunan segera Perda PBB Kota Malang, dan berikutnya akan diikuti dengan persiapan SDM melalui pembekalan teknis tentang PBB yang direncanakan akan bekerjasama dengan STAN, dimana kedua kegiatan ini akan dilakukan di tahun 2011.
Pada tahun 2012 persiapan sarana dan prasarananya, baik itu terkait dengan sarana gedung, teknologinya hingga kesiapan dalam pencetakan SPPT PBB yang direncanakan pelaksanaan pengelolaan PBB efektif di tahun 2013.
Sementara itu, pergerakan positif juga terlihat pada realisasi pajak daerah. Dimana tercatat untuk Pajak Hotel dari target Rp 7,3 Miliar sampai dengan Juli 2011 telah terealisasi Rp 4,8 Miliar (66,85 %). Pajak Restoran dari target Rp 15, 2 Miliar, terealisasi Rp 10,3 M (67,65%). Pajak Hiburan dari target Rp 1,8 Miliar, terealisasi Rp 1,2 Miliar (66,49%). Pajak Reklame dari Rp 11,8 Miliar, terealisasi Rp 6,14 miliar (55,43%).
Pajak Penerangan Jalan dari target Rp 24,6 Miliar, terealisasi Rp 15,5 Miliar (63,20%). Pajak Parkir dari target Rp 1,13 Miliar, terealisasi Rp 671 juta (59,09%). Pajak Air Tanah dari target Rp 375 juta terealisasi Rp 209 juta (55,79 %) dan BPHTB dari target Rp 41 M, terealisasi Rp 25 M (60,39 %).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...