Dewan Desak Pemkot Untuk Lindungi Cagar Budaya

Parlemen News - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, mendesak pemkot setempat segera membuat aturan untuk melindungi kawasan cagar budaya di daerah itu.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo, Minggu, mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) bangunan yang  di dalamnya ada klausul tersendiri terkait kawasan cagar budaya.

Tidak Ada Ijin Pembangunan RSUB Terus Berlanjut

Parlemen News - Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) kembali melanggar syarat perizinan. Pasalnya, meski belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rumah sakit yang pembangunannya didanai oleh pemerintah pusat itu tetap melaksanakan proses pembangunannya.
“Sesuai keputusan pengadilan, IMB dari RSAUB sudah dicabut oleh Pemkot Malang. Saat ini RSAUB masih mengurus perizinannya kembali. Harusnya tidak ada pembangunan, tapi ini masih ada proses pengerjaan. Pembangunannya jalan terus,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Sutiadji usai melakukan sidak.

Dewan Prihatin Lahan Pertanian Terus Merosot

Parlemen News - Gencarnya pembangunan di Kota Malang membawa dampak pada keberadaan lahan pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, luas lahan pertanian  menyusut drastis. Data dari Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Malang menyebutkan, pada 2007 silam luas lahan pertanian masih sekitar 1550 hektar. Namun, data terakhir menyebutkan hanya tinggal 1400 hektar saja. Bahkan lahan pertanian di Kecamatan Klojen sudah tidak tersisa lagi. Akibatnya, produktivitas pertanian pun terus menurun.

Tarik Biaya UN, Sekolah Dilaporkan Dewan

Parlemen News - Wali murid kelas VI SDN Madyopuro III, Kota Malang, Jawa Timur, mengadukan pungutan untuk biaya ujian nasional ke Komisi D DPRD kota Malang. Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Kota Malang Isa Ansori,  mengaku dirinya mendapatkan keluhan dari wali murid kelas VI yang dipungut sebesar Rp307.500 per siswa.

"Biaya keperluan UN seperti foto, praktik ujian dan try out  maupun penulisan ijazah, seharusnya tidak dibebankan pada orang tua murid," kata politisi dari PKS tersebut.

Padahal, ujar Isa, untuk berbagai kebutuhan biaya mulai sebelum UN hingga penyerahan ijazah sudah dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang dan tidak boleh dibebankan pada orang tua murid.

DPRD Tak Permasalahkan Beras Impor Untuk Raskin

Parlemen News - DPRD Kota Malang tidak mempermasalahkan penggunaan beras impor untuk kebutuhan raskin (beras miskin). Namun, penggunaan beras impor itu apabila dalam kondisi darurat.

"Tidak masalah pakai beras impor, jika emergency kondisinya," kata Sekretaris Komisi D Sutiaji saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Kota Malang.

Sutiaji mengaku, penggunaan beras impor itu yang perlu disikapi, karena minimnya stok beras lokal. Kejadian itu dipicu oleh semakin sempitnya lahan pertanian sehingga tingkat produksi beras terus menurun.

"Perlu ada kebijakan menjaga lahan pertanian, karena kini semakin sempit," aku Ketua Fraksi PKB ini.

Aremania Anti M Nur Demo Di Depan Gedung Dewan

Parlemen News - Aremania melakukan  demonstrasi di Malang dilakukan di depan Balai Kota Malang. Dalam orasinya, I’in, Korwil Dinoyo menyampaikan, pihaknya meminta kepada Walikota Malang Peni Suparto, untuk segera mencabut izin sewa stadion Gajayana yang diajukan oleh kubu M Nur, yang saat ini sudah disahkan PSSI selaku pengelola Arema yang sah.
“Kami Aremania tak bisa dipecah belah. Hanya ada satu Aremania di Malang Raya. Yang jelas, Pemkot Malang dalam hal ini Walikota Malang Peni Suparto harus membatalkan izin sewa Gajayana untuk kubu M Nur,” katanya.

Wara Desak Pembangunan RSUB Dihentikan

Parlemen News -  Warga Perumahan Griya Santha mendesak pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) segera dihentikan, lantaran belum berizin. Di sisi lain, warga menilai anggota DPRD Kota Malang mlempem karena tidak mampu bersikap tergas terkait pelanggaran ini.
“Kami atas nama warga meminta pembangunan (RSAUB, red) ini dihentikan, karena tidak memiliki izin, serta melanggar hukum. Dewan sebagai wakil rakyat harus tegas dalam menyikapi masalah ini,” ujar Hari Supriyanto, kuasa hukum warga Griya Shanta, saat mendatangi gedung DPRD Kota Malang.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...