DPRD Tak Permasalahkan Beras Impor Untuk Raskin

Parlemen News - DPRD Kota Malang tidak mempermasalahkan penggunaan beras impor untuk kebutuhan raskin (beras miskin). Namun, penggunaan beras impor itu apabila dalam kondisi darurat.

"Tidak masalah pakai beras impor, jika emergency kondisinya," kata Sekretaris Komisi D Sutiaji saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Kota Malang.

Sutiaji mengaku, penggunaan beras impor itu yang perlu disikapi, karena minimnya stok beras lokal. Kejadian itu dipicu oleh semakin sempitnya lahan pertanian sehingga tingkat produksi beras terus menurun.

"Perlu ada kebijakan menjaga lahan pertanian, karena kini semakin sempit," aku Ketua Fraksi PKB ini.
Sampai kini, lanjut dia, pihaknya belum menerima laporan terkait pendistribusian beras impor untuk raskin, melihat dari segi kualitasnya.

"Belum ada laporannya, apakah beras impor itu bagus," ungkap Sutiaji.

Kepala Kantor Bulog Sub Divre Malang Awaluddin Iqbal mengatakan, distribusi raskin di wilayah Kota Malang telah selesai, dalam program Raskin Tahun 2011 pagu raskin Kota Malang sebesar 400.980 kilogram per bulannya untuk jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 26.732 Kepala Keluarga (KK).

"Sampai alokasi bulan Oktober sudah selesai disalurkan," ucapnya terpisah.

Iqbal menambahkan, pihaknya tetap menggunakan stok beras yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan raskin, pengadaan itu didatangkan dari wilayah kerja lain serta beras impor sebanyak 10 ribu ton. "Total pengadaan kita 10100 ribu ton, 10 ribu beras impor dan 100 beras lokal. Semua untuk raskin," ujar dia.

Ia mengungkapkan, beras impor adalah beras milik pemerintah dan sangat salah jika dipandang sebagai beras ilegal. Kondisi stok tak sesuai target memaksa bulog mencari alokasi di wilayah kerja lain guna menutupi alokasi raskin.

"Raskin harus tetap jalan jika tak boleh pakai beras impor andai kata, program raskin harus distop," tandas dia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...