Tidak Ada Ijin Pembangunan RSUB Terus Berlanjut

Parlemen News - Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) kembali melanggar syarat perizinan. Pasalnya, meski belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rumah sakit yang pembangunannya didanai oleh pemerintah pusat itu tetap melaksanakan proses pembangunannya.
“Sesuai keputusan pengadilan, IMB dari RSAUB sudah dicabut oleh Pemkot Malang. Saat ini RSAUB masih mengurus perizinannya kembali. Harusnya tidak ada pembangunan, tapi ini masih ada proses pengerjaan. Pembangunannya jalan terus,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Sutiadji usai melakukan sidak.

Fraksi PKB dan Fraksi PKS melakukan sidak yang masing-masing diwakili oleh ketua fraksi. Sementara Komisi C yang membidangi pembangunan banyak kesibukan sehingga tidak bisa merespon laporan adanya pelanggaran oleh RSAUB ini.
“Hasil temuan ini akan kami laporkan ke institusi dewan agar ditindaklanjuti. Karena komisi yang harusnya melakukan sidak katanya sedang banyak kesibukan,” tandas Sutiadji.
Sebelumnya, pembangunan RSAUB ini menuai polemik dengan warga sekitar yakni warga Perumahan Griya Shanta. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya.
Berdasarkan hasil putusan PTTUN No 161/B/2010/PT.TUN.SBY jo No 15/G/2010/PTUN. SBY tertanggal 16 Desember 2010, Pemkot Malang selaku tergugat satu dan pihak Universitas Brawijaya tergugat dua, diminta segera menghentikan pembangunan RSAUB dan mentaati putusan PTTUN. 
Majelis Hakim PTTUN dalam amar putusannya juga membatalkan IMB bernomor : 640/0232/35.73.407/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Malang.
Dalam perkembangannya, pihak RSAUB kembali mengajukan IMB ke BPPT Kota Malang. Hingga kini perizinannya masih diproses, seharusnya belum diperkenankan melakukan berbagai aktivitas pembangunan.
“Kami sudah mengkonfirmasi kepada BPPT dan disebutkan masih memproses IMB itu. Seharunya semua pihak mematuhi keputusan hukum yang sebelumnya sudah ditetapkan,” kata Sutiadji.
Dia menambahkan, hasil temuan pelanggaran yang dilakukan rumah sakit milik kampus Unibraw ini segera dilaporkan kepada lembaga DPRD Kota Malang. Baik itu komisi yang membidangi pembangunan, juga dilaporkan ke ketua dewan.
“Fraksi tidak bisa menindaklanjuti, kami hanya bisa melaporkan temuan itu. Proses selanjutnya ada ditangan institusi dewan,” papar Sutiadji.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Choirul Amri. Menurutnya, temuan pelanggaran itu segera disampaikan ke ketua Komisi C untuk ditindaklanjuti. “Apakah akan memanggil pihak pengembang dan Pemkot Malang, itu kewenangan dari Komisi C. Bila  perlu akan kami sampaikan juga ke Komisi A,” kata Amri yang juga anggota Komisi C ini.
Dia membenarkan bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak RSAUB. “Kalau memang masih mengurus IMB, harusnya menunggu hingga perizinannya keluar sebelum melakukan pembangunan lagi,” ucapnya.
Kepala BPPT Kota Malang, Suharyono tidak bisa dikonfirmasi atas masalah ini. Tidak ada jawaban saat dihubungi melalui ponselnya. RSAUB sendiri berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektare di Jl Soekarno Hatta, Kota Malang dengan anggaran senilai Rp 600 miliar dari pemerintah pusat. Pengerjaannya dilakukan PT Nindya Karya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...