Wara Desak Pembangunan RSUB Dihentikan

Parlemen News -  Warga Perumahan Griya Santha mendesak pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) segera dihentikan, lantaran belum berizin. Di sisi lain, warga menilai anggota DPRD Kota Malang mlempem karena tidak mampu bersikap tergas terkait pelanggaran ini.
“Kami atas nama warga meminta pembangunan (RSAUB, red) ini dihentikan, karena tidak memiliki izin, serta melanggar hukum. Dewan sebagai wakil rakyat harus tegas dalam menyikapi masalah ini,” ujar Hari Supriyanto, kuasa hukum warga Griya Shanta, saat mendatangi gedung DPRD Kota Malang.

Dikatakannya, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya juga jelas menyatakan bila RSAUB tidak memiliki izin. Karena itu, sambung Hari, warga Griya Shanta mempertanyakan keberpihakan dewan dalam persoalan ini.
Hari menyatakan, warga sendiri beberapa hari lalu sudah mengirim surat pengaduan kepada dewan. Namun hingga kini belum ada respon yang tegas atas surat itu. Kalau pun ada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan dewan, itu dilakukan oleh unsur fraksi dan bukan dari unsur komisi yang terkait.
“Kami meminta  dewan agar segera memanggil Pemkot Malang dan pihak pengembang RSAUB. Ini sudah pelanggaran hukum,” tegas Hari.
Menurut dia, warga juga sudah melayangkan surat yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden. Isi surat itu menjelaskan jika pembangunan RSAUB yang menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 600 miliar itu tidak sesuai aturan.
“Dulu pembangunannya memang sempat berhenti, tapi sekarang mulai lagi. Kenapa dewan diam saja, padahal sudah ada keputusan hukum,” papar Hari.
Perwakilan warga ditemui anggota Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Malang. Sayangnya, belum ada langkah konkret yang akan ditempuh menyikapi pengaduan warga tersebut. “Ketua komisi sedang tidak ada, tapi aspirasi warga akan kami akomodir,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Maimunah Sam’un yang menemui perwakilan warga.
Hal senda dikatakan anggota Komisi C, Saiful Rusdi. Menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh anggota dan mengkaji persoalan itu. “Kami akan koordinasi dan mengkaji persoalan RSAUB itu. Apakah akan memanggil pihak pengembang atau seperti apa, masih harus kami bahas dengan seluruh anggota komisi,” pungkas Rusdi.
Dikatakannya, laporan warga ditindaklanjuti dengan rapat di internal komisi untuk kemudian diputuskan langkah selanjutnya. Karena harus diambil keputusan secara institusi dewan. “Segera kami sampaikan ke ketua,” pungkas Rusdi.
Beberapa hari yang lalu, Fraksi PKB dan PKS DPRD Kota Malang melakukan sidak di proyek pembangunan RSAUB. Namun fraksi tidak bisa berbuat apa-apa karena mengaku tidak memiliki kewenangan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...