Christea Frisdiantara, Perjuangkan Penghapusan Biaya Pendidikan




Kota Malang identik dengan Kota Pendidikan, bisa dilihat banyaknya instansi pendidikan, baik pendidikan pra sekolah maupun dasar hingga pendidikan tinggi. Sehingga, Kota Malang menjadi salah satu tujuan dari berbagai kota untuk menimba ilmu di Kota Malang. Namun, sempat dirasakan dan banyak dikeluhkan apabila biaya pendidikan di Kota Malang sangat tinggi.
Adalah seorang Dr. Christea Frisdiantara, SE.AK, MM, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Demokrat yang memperjuangkan agar biaya pendidikan bisa turun bahkan bisa gratis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghapus biaya pendaftaran dan biaya daftar ulang untuk sekolah menengah atas dan sederajat.

Jer Basuki Mowo Beo ungkapan apabila ingin berhasil dalam pendidikan tidak lepas dari biaya pendidikan itu sendiri. Namun, agar biaya pendidikan tidak melambung selangit, politisi yang tinggal di kawasan Kecamatan Sukun ini berupaya keras untuk mewujudkan kemudahan dalam pembiayaan pendidikan bagi warga Kota Malang.
Langkah kongkritnya dengan mengadakan koordinasi dengan para kepala sekolah SMA dan SMK se Kota Malang. Menjelang penerimaan siswa baru di tingkat SMA/SMK, sekolah diperbolehkan untuk memungut Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP), Sedangkan pungutan lain seperti biaya pedaftaran dan daftar ulang tidak perlu lagi ada biaya alias gratis.
Dalam koordinasi tersebut, para kepala sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS). ”Di antara RAKS itu terkait dengan sumber pendanaan biaya pendidikan dan biaya pendidikan. Sumber dana sekolah untuk tingkat SMA/SMK selama ini berasal dari APBN, block grand dan APBD,” ujar Christea Frisdiantara.
Menurut Chistea, selain beberapa sumber tersebut, sumbangan juga berasal dari kalangan orang tua siwa, dan setelah dievaluasi ternyata ada beberapa pos pembiayaan yang seharusnya bisa diturunkan atau bahkan ditiadakan. “Seperti biaya SPP pada tahun lalu ada yang memungut sekitar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan,” ucap politisi Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut Christea mengatakan, begitu juga dengan SBPP pada tahun-tahun sebelumnya ada yang memungut hingga Rp 7,5 juta per siswa. “Untuk tahun selanjutnya, jumlah atau besarnya pungutan SBPP itu harus diturunkan lagi dan berapa besar atau penurunannya disesuaikan dengan kebutuhan tiap sekolah, karena tiap sekolah tingkat kebutuhannya berbeda. Beberapa hal tersebut akan diatur lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) Malang,” imbuhnya.
Christea menambahkan, apabila suatu sekolah tertentu sarana dan prasarananya sudah cukup memadai, maka tidak perlu lagi melakukan pungutan yang tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana itu. ”Misalnya, ada sekolah yang sudah mempunyai laboratorium yang bagus,maka sekolah tersebut tidak boleh mengajukan dan melakukan pemungutan untuk pembangunan laboratorium itu,” katanya.
“Sedangkan pungutan lain seperti biaya pedaftaran dan daftar ulang tidak perlu lagi ada biaya alias gratis. Semua sekolah dilarang melakukan pungutan tersebut. Aturan ini sudah menjadi kesepakatan dengan para kepala sekolah. Dengan demikian, para wali murid yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke SMA/SMK tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pendaftaran dan daftar ulang. Anggota DPRD Kota Malang bersama Dinas Pendidikan Kota Malang akan memantau pelaksanaan aturan ini,” pungkas Christea.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...