Sri Untari Bisowarno, Penggiat Koperasi Wanita


Nama Sri Untari Bisowarno bagi anggota koperasi di Kota Malang sudah tidak asing lagi, karena politikus dari PDIP ini adalah ketua koperasi Setia Budi Wanita (SBW) yang memiliki anggota puluhan ribu yang menyebardi malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). Selain itu, Sri Untari Bisowarno juga sebagai pengurus Dewan Koperasi Indonesia  Daerah (Dekopinda) Kota Malang. Untuk kemajuan koperasi, Sri Untari mendukung pendataan ulang koperasi untuk menghilangkan praktik koperasi abal-abal. Selain itu, Pemkot Malang juga diingatkan untuk terus melakukan pendataan koperasi yang sehat dan tak sehat manajemennya.
Ketua Bidang Pemuda, Perempuan dan Kerjasama Dekopinda Kota Malang, Sri Untari mengatakan, saat ini masih terdapat badan usaha yang mengatasnamakan koperasi namun tak menjalankan sistem perkoperasian.

“Masih ada koperasi seperti itu di Kota Malang. Kami sering ditanyakan  oleh masyarakat. Dan juga masyarakat  sering mengeluh ke kami,” kata Mbak Un, sapaan akrab Sri Untari.
Sri Untari lantas membeber ciri-ciri badan usaha yang hanya menggunakan istilah koperasi. Diantaranya menjalankan usaha simpan pinjam, sedikit anggota namun memiliki banyak nasabah dan jarang menggelar rapat anggota tahunan (RAT).
Selain itu koperasi yang sebenarnya milik anggota bukan milik perorangan. “Namun saat ini masih ada saja orang mengatakan koperasi milik Pak A atau Pak B atau Pak siapa begitu. Padahal koperasi sejatinya tidak seperti itu karena koperasi milik anggota,” katanya.
Untari yang juga wakil ketua Komisi B  DPRD Kota Malang ini mendukung Dinas Koperasi dan UKM mendata dan mengindentifikasi koperasi abal-abal seperti yang dibeber ciri-cirinya itu.
“Sehingga masyarakat tidak dirugikan. Selain itu citra koperasi pun tetap terjaga,” katanya.


Kiprahnya di SBW

Sejak mengemban amanah mengelola Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) di Malang, Jawa Timur, Dra Sri Untari Bisowarno berhasil mendongkrak koperasi perempuan yang nyaris mati suri. Ketua I Koperasi SBW ini tidak hanya berhasil menaikkan aset koperasi mencapai Rp 7 milyar menjadi Rp 15,5 milyar dalam waktu 2,5 tahun, juga berhasil menggembleng mental perempuan menjadi lebih mandiri sekeras baja.

Seperti halnya koperasi perempuan lainnya, Koperasi SBW sebenarnya berawal dari perkumpulan arisan ibu-ibu yang kemudian digagas Mursia Zaafril Ilyas menjadi perkumpulan simpan pinjam, dan berlanjut dari Pra Koperasi menjadi Koperasi Serba Usaha "Setia Budi Wanita" tahun 1977, dengan akta notaris Nomor: 3992/BH/II/77. Didasari sistem tanggung renteng, koperasi ini sempat berkembang maju dalam segi organisasi maupun pengelolaan beberapa unit usaha. Bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai Koperasi Non KUD terbaik kedua tingkat nasional pada 1979.
Sayangnya, memasuki tahun 1982-1986, Koperasi ini lumpuh total. Dari jumlah anggota yang sudah mencapai lebih 5.000 orang, tersisa 360 orang. Alih-alih, Menteri Koperasi Bustanil Arifin pun menyalurkan dana pinjaman melalui Bank Indonesia sebesar Rp 625.000.000 guna mengembalikan deposito-deposito anggota dan masyarakat.
Koperasi SBW boleh dibilang bisa bangkit kembali pada priode 2006 - 2009 lewat kepemimpinan Untari. Wanita kelahiran Blitar, 30 September 1967 ini merombak besar-besaran sistem yang ada, dengan bertolok ukur dan satu pijakan dasar untuk terus berkarya-berkembang sampai tak terbatas melalui sistem kelompok tanggung renteng.
"Dulu, saya tidak pernah merasa perempuan itu bermasalah. Masalahnya adalah bagaimana mengejar ketertinggalan akses bagi perempuan, kesetaraan gender dan bagaimana agar mereka go publik. Lalu saya berpikir, bagaimana agar perempuan berjaya selain melalui koperasi. Ternyata pemberdayaan perempuan harus diatur oleh sebuah regulasi. Siapa yang buat regulasi? DPR. Kalau begitu saya harus ke sana. Kalau mau ke sana lewat mana? Ternyata harus lewat mana? Lalu mendaratlah saya pada partai PDI Perjuangan," ungkap Untari mengawali paparannya dengan Majalah Gemari tentang keterlibatannya membangkitkan koperasi yang hampir mati suri.
Kegigihannya mencari sumber dari segala sumber keterpurukan mental kaum perempuan mendapat jawaban. Dia terpilih menjadi anggota DPRD dan mulai mensinergikan kepentingan partai dengan koperasi. Melalui koperasi yang dipimpinnya mulai tahun 2006, Untari memiliki keinginan memandirikan perempuan, membuat perempuan itu rasional, bisa menghitung dan berjejaring, sehingga kuat dan bisa saling membantu.
"Organisasi layaknya manusia. Kalau organisasi tidak mau berkembang dan tidak mau berubah menuju ke arah yang lebih baik, maka akan stagnan dan mati. Ini tantangan buat kita! Saya tanyakan kepada mereka, "Anda mau tidak kita berubah?" Kalau anda mau berubah, saya tunjukkan saranya untuk berubah," tukas Untari.
Perubahan bukan hanya ditujukan kepada mental kaum perempuan, tapi juga fisik koperasi agar tidak selalu mengungkit kejayaan masa lalu. Sosialisasi yang dilakukannya antara lain mengajak share semua orang penting di Malang dengan membuat berbagai macam forum pertemuan. Puncak perubahan itu terjadi tahun 2006, bertepatan Hari Koperasi digelar workshop. Walikota dan mantan pengurus Koperasi SBW diundang untuk bercerita kondisi SBW dahulu dan Untari pun mengambil kesempatan itu untuk berbicara bagaimana Koperasi SBW ke depan.
Kemampuannya berbicara di depan khalayak ramai, mendapat simpati luas. Hal ini terbukti dengan pencapaian aset dalam waktu 2,5 tahun dari Rp 7 milyar hingga kini menjadi 15,6 milyar. "Tetapi yang paling utama adalah merubah mentalitinya. Karena kerak-kerak dulu itu akan menjadi intip. Dan untuk mengeroknya, saya lakukan dengan pemahaman, pendekatan keibuan rasionalisasi sampai berubah lebih baik," tandasnya.
"Gaji karyawan Koperasi SBW saat ini sudah di atas Rp 2 juta per bulan. Transparansi, komunikasi, akuntabilitas yang saya kedepankan, supaya semua orang bisa mengakses informasi," tuturnya bangga.
 

Kiat Pengembangan Koperasi adalah tanggung renteng

Menurut Untari, tanggung renteng mengandung nilai tata perubahan, tetapi berubah sesuai keaslian tata budaya kita. Dalam perombakan perwajahan koperasinya, Untari memadukan religi dan kultur menjadi satu, sehingga mereka merasa bahwa perubahan itu memang secara kultur dan religi dibuatkan ruang untuk berubah.
Tanggung renteng merupakan suatu sistem yang mengutamakan sebuah kolektif koleksian. Tanggung renteng bisa pula diartikan sebagai tanggung jawab bersama anggota dalam satu kelompok atas segala kewajibannya terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai, interaksi antar manusia menuju manusia yang berkualitas itu definisi yang kami buat.
Didalam tanggung renteng itu ada tata nilai. Nilai yang diusung adalah nilai keterbukaan, kebersamaan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan kualitas kebersamaan. Ketika nilai ini dipahami, maka secara implentatif orang bisa melakukan, baru setelah semua ini terkuasai dipraktekan dalam sistem yang dibangun terakhir asetnya akan menjadi aman dengan MTL 0.
Setiap anggota koperasi dikelompokan dan dalam satu kelompok minimum 15 orang, maksimum 40 orang. Setelah ada 40 orang, kelompok ini dipecah supaya berkembangbiak. "Kita mengelompokan anggota itu pada prinsipnya berdasarkan nilai dan wilayah tempat tinggal supaya mempermudah," tukasnya.
Selain itu, ada pula kelompok yang dibentuk berdasar kemauan dan kepentingan. Kelompok-kelompok tersebut, setiap bulan wajib bertemu untuk membicarakan hasil informasi dari koperasi, lalu memusyawarahkan jumlah pinjaman yang akan diajukan dan dibicarakan bersama. "Begitu mereka katakana setuju, langsung tandatangan," cetusnya.
Penandatanganan persetujuan itu, kata Untari, bisa menjadi bukti sekaligus garansi moral bahwa yang bersangkutan nanti, apa bila ada diantara temannya yang mengalami musibah mereka tanggung renteng angsuran pada bulan itu, sehingga kewajibannya terhadap koperasi nol. "Kalau tidak nol SBW tidak akan memberikan pinjaman. Jadi, itu komitmennya," tandasnya.
Dari sistem tanggung renteng ini, ungkap Untari, berkembang kebutuhan-kebutuhan yang lebih dari saat bertemu, baik berupa kebutuhan sembako maupun kebutuhan sekunder lainnya. "Jadi, anggota boleh meminjam dan menyimpan di sini, bahkan mendapatkan diskon 2 persen jika berbelanja di toko SBW," cetusnya.
Proses menjadi anggota Koperasi SBW melalui kelompok. "Orang bisa menjadi anggota kami dalam bentuk kolektif artinya bila ada komunitas manusia minimum 15 orang. Sebelum menjadi anggota terlebih dahulu atau disisipkan masuk di dalam kelompok-kelompokyang sudah ada. Itu memang ditawarkan dalam kelompok. Jika ditolak juga tidak menjadi soal," jelasnya.
Untuk memonitor kegiatan ini, petugas Pembina Penyuluh Lapangan (PPL) mendatangi kelompok-kelompok koperasi setiap bulannya untuk membina mereka, sehingga tidak ada satupun yang tidak terdeteksi oleh pengurus. PPL merupakan kader-kader pilihan yang diangkat oleh Pengurus melalui Surat Keputusan dan bertugas serta bertanggungjawab sebagai kepanjangan tangan pengurus dalam melakukan pembinaan anggota di kelompok-kelompok. Sehingga secara strategis, PPL bertugas membantu pengurus dalam memajukan koperasi di Bidang Organisasi. Sedangkan di Bidang Usaha dan Keuangan, pengurus memberikan wewenang kepada seorang Koordinator Usaha.
Diakuinya, sistem monitoring ini memang memakan biaya yang cukup besar dari model koperasi tanggung renteng. Tetapi justru akan memberikan model transformasi pemberdayaan yang cepat dan arus komunikasi cepat. "Tanpa harus menggunakan uang, sudah berjalan sendiri," cetusnya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...