Warga Madyopuro Gugat Walikota Malang


MALANG NEWS - Puluhan warga Madyopuro, Kota Malang, yang berada di wilayah pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang, menggungat Walikota Malang, serta dua Kementrian, karena dinilai tak memenuhi azas kesejahteraan.

Kuasa Hukum warga Madyopuro, Sumardhan SH menjelaskan, pemerintah dalam menentukan ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang, dinilai warga tidak layak.

Pemerintah menetapkan harga senilai Rp 3,9 juta per meter persegi hanya untuk lahan atau non bangunan, sedangkan warga sendiri sudah menentukan harga yaitu untuk kelas 1 atau yang berada di pinggir jalan per meternya Rp 25 juta.

Sedangkan untuk kelas 2, per meter warga menentukan harga Rp 20 juta dan untuk kelas 3, ditentukan dengan harga Rp 17 juta.
Terdapat 50 warga dari berbagai profesi yang mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Malang, Rabu, (3/Mei/2016), seperti dari pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepolisian, juga TNI.

Sumardhan menjelaskan, Gugatan Perdata perihal keberatan atas ganti kerugian itu diatur dalam UU nomor 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Gugatan tersebut ditujukan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam hal ini Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) serta ditujukan ke Walikota Malang.

Diketahui, DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu telah melakukan sosialisasi terkait pembangunan dan pembebasan lahan. Namun hal itu dianggap tidak masuk sosialisasi oleh warga. Warga menilai sosialisasi seharusnya dilakukan oleh panitia pelaksana atau dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...